RUU Cipta Kerja Berpotensi Abaikan Kewajiban Negara Lindungi Petani

  Selasa, 02 Juni 2020   Widya Victoria
drh. Slamet

TEBET, AYOJAKARTA.COM --  RUU Cipta Kerja dinilai berpotensi untuk mengabaikan kewajiban negara dalam melindungi petani.

Pembahasan RUU Cipta Kerja sendiri saat ini telah memasuki babak baru dengan mendengarkan masukan dari banyak pakar melalui badan legislasi DPR. 

"RUU Cipta Kerja ini berpotensi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi petani dalam negeri, paling tidak dengan dihapusnya tiga pasal penting dalam UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," ujar anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet.

Slamet menjelaskan, tiga pasal penting dalam UU tersebut, salah satunya membahas terkait pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

"Ketentuan ini jelas ditujukan untuk melindungi petani Indonesia. Jika ketentuan ini dihapuskan, maka petani kita yang paling akan merasakan dampaknya," tegas Slamet.

Seperti diketahui, importasi komoditas pertanian memasuki sebuah fase yang cukup mengkuatirkan, di mana hampir setiap tahun Indonesia mengimpor komoditas pertanian dalam jumlah yang cukup besar, semisal bawang putih (448 ribu ton), beras (2,14 juta ton), gula (4,6 juta ton), dan jagung (587 ribu ton).

Slamet mengaku tidak anti sepenuhnya terhadap aktivitas impor. Sebab, memang terkadang impor dibutuhkan untuk menstabilkan harga pasaran komoditas tertentu. Tetapi perlu diingat, sambung Slamet, bila pengaturan impor dihilangkan maka akan merugikan negara. 

"Setidaknya dalam dua sudut pandang, yakni kedaulatan negara dan tentu saja neraca perdagangan yang akan terus tertekan," sebutnya.

Terkait kedaulatan negara, menurut Slamet, hal tersebut sangat penting mengingat konstitusi negara Indonesia, di mana sektor pertanian merupakan cabang produksi penting yang wajib dilindungi.

"Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari potensi penjajahan melalui pangan, apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini, ketahanan pangan dalam negeri menjadi prioritas utama yang harus dijaga," pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar