Komisi VIII DPR: Lagi-lagi Menag Fachrul Offside!

  Rabu, 03 Juni 2020   Widya Victoria
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi

TEBET, AYOJAKARTA.COM --  Pengumuman Menteri Agama Fachrul Razi membatalkan penyelenggaraan haji 2020 dianggap terburu-buru. Apalagi kebijakan itu diambil tanpa melibatkan DPR. 

“Lagi-lagi menteri agama offside, hal sepenting dan segenting ini tidak melibatkan DPR. Padahal UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah, setiap keputusan lazimnya dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR, apalagi di masa darurat seperti ini, Menag sepertinya gagap memahami UU," kritik anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi.  

Nurhasan mengingatkan bahwa ibadah haji sangat terkait dengan hajat hidup rakyat banyak calon jamaah haji. Konsekuensinya bukan hanya terkait pemberangkatan dan pemulangan saja, tapi juga dana haji yang telah dibayarkan peserta termasuk APBN untuk penyelenggaraan haji serta kontigensi plan. 

“Seharusnya pemerintah bijak menahan diri mengumumkan ini, toh kita sudah sepakati dan agendakan bahwa besok lusa, Kamis 4 Juni 2020, Komisi VIII baru akan rapat dengan Kemenag terkait ini, sambil menunggu keputusan resmi dari Saudi," jelasnya.

"Kita paham bahwa banyak pertimbangan prioritas untuk pembatalan pelaksanaan haji, tapi harusnya segala kontigensi plan dikomunikasikan secara efektif dan kita putuskan di meja rapat," imbuhnya, menegaskan. 

Nurhasan menambahkan, Komisi VIII DPR telah sepakat memanggil Kemenag untuk dimintai klarifikasi masalah ini. "Terbukti baru beberapa saat diumumkan masyarakat sudah gaduh. Menteri Agama harus bertanggung jawab, termasuk mencabut KMA itu bila ternyata ada kontigensi plan yang lebih baik yang kita putuskan saat rapat besok," pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar