RUU Cipta Kerja Perlu Menyesuaikan New Normal, Kemandirian Pangan Mutlak!

  Jumat, 05 Juni 2020   Widya Victoria
Andi Akmal Pasluddin

TEBET, AYOJAKARTA.CM -- Wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia tidak memandang negara miskin, berkembang maupun maju. Virus corona masuk negara tanpa izin paspor dan menembus batas geografi, demografi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, hingga keamanan pertahanan negara. 

Sebab itulah, Indonesia perlu mengubah situasi buruk ini dengan menghasilkan regulasi baru yang mengoptimalkan kekuatan negara dari dalam negeri. 

Begitu dikatakan anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin di sela-sela dialog virtual dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo baru-baru ni. 

"Pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini telah memasuki babak baru dengan mendengarkan masukan dari banyak pakar melalui badan legislasi DPR. Saya perlu menyuarakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menjadi sebuah regulasi besar yang menjadi sandaran New Normal akibat wabah COVID-19," kata Akmal.

Seperti dipahami banyak kalangan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah membuat publik merasa khawatir jika seandainya disetujui menjadi UU. Kekhawatiran ini dinilainya sangat wajar dikarenakan banyak sektor kerakyatan yang akan terganggu bila RUU Cipta Kerja ini disahkan.

"Nama RUU Cipta Kerja bagus di judul, tapi di dalamnya banyak memberi ruang asing baik investasi, modal, SDM dan pengadaan barang pangan pokok yang berasal dari luar negara," paparnya. 

Ia mencontohkan, pada persoalan impor pangan, tiga pasal penting dalam UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jadi hilang pada point pengaturan impor komoditas Pertanian. Akmal melihat ini akan menjadi persoalan baru masa depan negara dan sangat bertolak belakang dengan situasi new normal. 

Anggota Komisi IV DPR ini menguraikan, masa depan umat manusia di seluruh dunia akan mengalami perubahan besar pasca wabah COVID-19. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penutupan pusat perbelanjaan baik pasar tradisional maupun modern, taman bermain atau tempat rekreasi, terminal, bandara, restauran atau tempat makan hingga sebuah kota menjadikan perilaku penduduk juga berubah. 

"Pergerakan manusia sangat dibatasi kecuali pergerakan logistik dan APD. RUU Cipta Kerja perlu mensinkronisasi prediksi keadaan masa depan dengan seluruh regulasi besar yang akan tertuang di undang undang raksasa ini. Semua harus berfikir NKRI. Jangan lagi ada kepentingan pribadi atau golongan bila negara ini ingin maju," tegas Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengusulkan pemerintah pasca COVID-19 perlu membalik arus sejarah bangsa terhadap petani, pertanian dan pangan. Menurun drastisnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari 22,09 persen menjadi 13 persen pada 30 tahun terakhir (1990-2018) harus diubah dengan dukungan regulasi yang baik.

Bahkan, lanjut dia, Pekerja Sektor Pertanian (PSP) tercatat 35,7 juta orang (28,79 persen penduduk) dan masuk usia tua. Kelompok usia muda 19-39 tahun hanya 10 persen. Kondisi ini menurut dia, tak bisa dibiarkan karena 10 tahun ke depan, ancama krisis pangan menjadi peringatan keras.

"Negara kita memiliki semua potensi yang jarang dimiliki oleh negara lain di dunia. Posisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki mestinya menjadi daya tawar posisi tinggi di mata dunia. Ini bagaimana pemimpin negara kita mampu menjalankan. Saya sangat yakin bangsa kita ini cerdas-cerdas, tapi yang sangat disayangkan adalah persoalan moralnya," urai Akmal.

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah dan seluruh stakeholder yang akan membahas RUU Cipta Kerja untuk memutlakkan kemandirian pangan. Lemahnya produktivitas mesti diperhatikan dengan tidak menghamburkan APBN yang tidak jelas outcam-nya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak berdasar data.

Ia mencermati strategi menciptakan permintaan pasar dengan meningkatkan daya beli ternyata di lapangan tidak sejalan dengan faktor ketersediaan oleh produsen akibat dunia usaha yang kolaps. "Ini menjadi alasan yang ibarat lingkaran setan untuk mengambil langkah Impor yang menjatuhkan neraca perdagangan kita terutama produk pangan termasuk hortikultura," terangnya. 

Satu hal lagi, lanjut Akmal, persoalan logistik. Meluasnya distorsi distribusi produk pertanian yang menyebabkan peningkatan harga komoditas pertanian dan ditambah lagi ongkos perdagangan produk-produk pertanian menjadikan sempurna keruwetan bangsa.

"Indonesia mesti mampu memperkuat logistik nasional akan pangan, selain faktor kesehatan, yang merupakan sektor vital yang akan mempertahankan stabilitas politik, ekonomi maupun keamanan. Sehingga RUU Cipta Kerja mesti mendukung penguatan logistik dan distribusinya," tegasnya.

Ia mencatat selama ini salah satu alasan impor pangan karena biaya pengadaan dari luar negeri ke Jabotabek sebagai konsumer daging terbesar misalnya, lebih murah dibandingkan dari dalam negeri seperti dari Indonesia Timur.

"Saya mengingatkan, RUU Cipta Kerja jangan menghilangkan pengaturan impor karena akan merugikan negara. Jika pengaturan impor ini dihilangkan, maka potensi rusaknya kedaulatan Negara akan terjadi," pungkas Akmal. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar