>

Kategori Miskin, Pemkab Cianjur Bebaskan 400 Ribu Wajib Pajak saat Pandemi Covid-19

  Jumat, 05 Juni 2020   Budi Cahyono
[ilustrasi] Pemkab Cianjur bebaskan 400 ribu wajib pajak saat pandemi Covid-19

CIANJUR, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur merelakan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 2.068.553.601, lantaran pembayarannya digratiskan bagi rakyat miskin untuk meringankan beban ekonomi saat pandemi Covid 19.

Rinciannya, dari total 1.123.572 wajib pajak di Cianjur, ada 400.434 wajib pajak yang masuk dalam kategori yang akan dibebaskan dari biaya PBB. Lantaran rata-rata mereka itu masuk kategori miskin dan rentan.

Dari 400 ribu wajib pajak yang dibebaskan, Cianjur yang memiliki target PBB sekitar Rp68 miliar akan kehilangan Rp 2.068.553.601 pendapatan dari sektor tersebut.

“Iya kami kehilangan pendapatan dari pembayaran PBB kurang lebih dua miliar rupiah, karena kami membebaskan dari kewajiban membayar pajak selama satu tahun. Apa yang kami lakukan ini semata-mata sebagi bentuk kepedulian terhadap rakyat miskin yang terkena dampak Covid-19,” ujar Plt Bupati Cianjur Herman Suherman pada Ayomedia.com saat dihubungi melalui telepon, Jumat (5/6/2020).

Herman menjelaskan, pembebasan PBB tersebut dilakukan secara bertahap. Di tahap awal, warga miskin yang dibebaskan adalah wajib pajak yang memiliki ketetapan pajak sampai dengan Rp10.000. SPTT PBB terhadap warga tersebut akan diterbitkan dengan nilai Rp 0.

“Dimulai dari nol rupiah, hari ini tagihan PBB di bawah hingga sampai Rp 10.000, tidak perlu membayar alias gratis. Warga tidak perlu pusing lagi memikirkan hal lain,” ujarnya.

Mengingat selama Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak rakyat miskin, warga tingkat ekonomi menengah termasuk pihak yang terimbas. 

“Bagi warga secara ekonomi di tingkat menengah, silahkan mengajukan pada kami. Nanti sebelum diputuskan, akan ditinjau ke lokasi untuk memastikan layak untuk diberikan kebijakan,” tandasnya. (M Ikhsan)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar