>

Buruh Terpaksa Ikuti New Normal Meski Tak Ada Jaminan Penanganan COVID-19

  Minggu, 07 Juni 2020   Widya Victoria
Elly Rosita Silaban

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Gencarnya kampanye kebijakan tata hidup baru atau the new normal life di masa pandemi virus Corona (COVID-19) membuat buruh tak berdaya. Buruh harus ikut ke pusaran kebijakan new normal life demi membiayai hidupnya.

“Siap tidak siap, harus terima. Karena kita ingin kembali ke kehidupan normal. Bekerja dan mendapatkan uang untuk biaya hidup. Terlepas dari rasa khawatir, karena tidak ada jaminan COVID-19 tidak menyentuh kita,” tutur Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Sejauh ini, lanjutnya, buruh hanya bisa berpegangan dan berupaya mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam memasuki dunia kerja. 

“Yang penting ada protokolnya, physical distancing, masker, disinfektan, rajin cuci tangan. Yang jadi masalah adalah transportasi, seharusnya diperbanyak dengan isi penumpang dibatasi. Memang curva COVID-19 masih tinggi penambahannya per hari. Pertanyaannya adalah sudahkah dipastikan kesiapan fasilitas kesehatan?” tanya Elly.

Elly menekankan, buruh juga memiliki prasyarat atau protokol yang diperlukan memasuki New Normal. Protokol dari rumah, perjalanan maupun di tempat kerja, buruh harus dipastikan sehat dan menggunakan masker. Begitu pula dalam transportasi umum, menjaga jarak, dan hand sanitizer.

“Termasuk, pembayaran non tunai dan memakai helm sendiri kalau menggunakan ojek. Di tempat kerja tidak berjabat tangan, menggunakan masker, kurangi sentuhan dan keperalatan bersama, tidak berkerumun, cuci tangan. Setelah tiba di rumah langsung mngganti baju, dan membersihkan handphone, tas, kacamata dan lain-lain,” jelasnya.

Buruh pun menanggapi biasa saja langkah Menteri Tenaga Kerja (menaker) Ida Fauziyah yang menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

“Tapi seperti biasanya, kalau Surat Edaran tidak begitu mengikat dan hanya dilempar begitu saja,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut Elly, Surat Edaran itu hanya diperuntukkan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien di rumah sakit.

“Seharusnya diperuntukkan bagi semua tenaga kerja, tanpa memandang di manapun dan jenis pekerjaan apapun. Benar, resiko terbesar adalah pada mereka yang bekerja di bidang kesehatan, front line,” ujar Elly.

Di sisi lain, ia juga menyoroti Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belum lama ini diluncurkan pemerintah. Elly mengaku pesimistis. 

“Buruh setuju dengan adanya Tapera karena memang sudah diundangkan dari tahun 2016. Masalahnya adalah diberlakukan pada waktu yang tidak tepat, di saat buruh banyak kehilangan pekerjaan dan di masa COVID-19,” ujarnya.

Bayangkan saja, imbuh dia, di masa pandemi COVID-19 ini dan banyaknya buruh yang tidak memperoleh upah atau gaji, namun tetap harus membayar iuran.

Elly meminta sebaiknya Peraturan Pemerintah soal Tapera itu direvisi. Terutama mengenai kepesertaan Tapera.

“Peserta Tapera adalah buruh yang tidak punya rumah dan tanpa ada batasan upah minimal, buruh yang menerima upah paling rendah pun berhak,” tandas Elly.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar