>

Selama Pandemi, Banyak Istri di Cianjur Ajukan Gugatan Cerai

  Selasa, 09 Juni 2020   Budi Cahyono
[ilustrasi] 80% istri di Cianjur ajukan gugatan cerai karena faktor ekonomi. (dok)

CIANJUR, AYOJAKARTA.COM -- Kasus perceraian selama pandemi Covid-19, tercatat di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cianjur sekitar 80 persen gugatan cerai diajukan pihak istri dengan latar belakang permasalahan faktor ekonomi.

Hakim sekaligus Humas PA Cianjur, Fajar Hernawan mengatakan, selama Pandemi Covid-19, untuk priode April- Juni perkara yang masuk sudah mencapai 511 perkara.

“Jenis perkaranya memang 80 persen lebih itu adalah cerai gugat, jadi diajukan oleh pihak istri,” kata Fajar Hermawan saat dihubungi melalui telepon, Selasa (9/6/2020).

Untuk fakor perceraian, lanjut Fajar, memang lebih besar didonimasi oleh faktor ekonomi, setelah itu faktor akhlak. Faktor akhlak karena faktor moralitas biasanya merembet ke mana-mana, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan lainnya.

"Dari pendemi Covid-19 ini memang kita bisa melihat sendiri banyak sekali perusahaan atau usaha-usaha yang tutup, dan korban-korban PHK juga banyak dan itu memang menjadi masalah baru di masyarakat," paparnya.

AYO BACA : Tiga Bulan Terakhir, Perceraian di Semarang 533 Kasus

Fajar menjelaskan, jumlah perkara mengalami penurunan karena selama pandemi Covid-19 ini membatasi layanan dari jam 8 sampai jam 12 siang," katanya.

Ia melanjutkan, kemudian untuk pendaftaran juga dibatasi dalam satu hari itu hanya 20 perkara, tapi setelah PSBB ini dicabut kemudian ada penerapan masa transisi new normal, maka pelayanan kembali dibuka seperti biasanya.

 

"Sebenarnya dari 2029 perkara ini tidak semuanya perceraian, tapi juga di sana ada poligami, gugat waris, penetapan ahli waris, pengesahan nikah, dan sebagainya. Tapi memang didominasi perkara perceraian," pungkasnya. (M Ikhsan)

AYO BACA : Vonny Cornelia Ngamuk Ditanya Netizen Isu Pelakor Atalarik Syah

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar