>

PKS: Kasihan Rakyat Jika Subsidi Gas Melon Dicabut

  Jumat, 26 Juni 2020   Widya Victoria
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas 3 kg dari subsidi melalui komoditas ke subsidi langsung ke rakyat.

Pasalnya, alasan PKS, saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah. 

"Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait COVID-19 secara by name by adress memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (26/6/2020).

Mulyanto meminta pengalaman tidak baik ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung. 

"Dalam penyaluran bansos Covid kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian," tegas anggota Komisi VII DPR tersebut.

Mulyanto menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin. 

Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap.

"Secara teoritis transformasi model subsidi dari “komoditas” ke “orang” memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dan lain-lain," imbuh Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru melempar wacana ini ke publik, karena pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa isu ini dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar.

"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yang terakhir ini," tandas legislator dari daerah pemilihan Banten III ini. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar