Pasca-OTT Pungli Pembuatan e-KTP, Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Cirebon Dijanjikan Normal

  Jumat, 26 Juni 2020   Budi Cahyono
Kantor Dukcapil Kabupaten Cirebon. (Ayocirebon/Erika Lia)

CIREBON, AYOJAKARTA.COM – Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sekitar enam pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.

Keenam pegawai Disdukcapil itu diduga terlibat pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan KTP elektronik. Keenamnya terdiri dari tiga ASN dan tiga honorer.

"Saya instruksikan jangan sampai kasus itu mengganggu pelayanan," kata Imron, Jumat (26/6/2020).

Dia mengingatkan, masyarakat harus tetap menerima pelayanan yang baik. Sebagai penyedia layanan publik, Disdukcapil selayaknya mengatasi situasi dengan sebaiknya.

Kejadian itu sendiri disesalkannya, terlebih insiden ini menjadi kali kedua yang menimpa Disdukcapil. Sekitar Februari 2017, peristiwa serupa pernah dialami pegawai Disdukcapil Kabupaten Cirebon.

Ketika itu, empat pegawai Disdukcapil bersama seorang kepala dusun diamankan Tim Saber Pungli Kabupaten Cirebon. Mereka terlibat dalam pungli proses pembuatan akta kelahiran dan kematian.

"Yang jelek jangan sampai dilestarikan," tegas Imron.

Dia pun meminta Disdukcapil menjadikan peristiwa kedua ini sebagai cambuk dan berubah menjadi lebih baik. Kejadian itu pun harus dijadikan pelajaran bagi instansi teknis lain di lingkungan Pemkab Cirebon.

"Semua dinas harus evaluasi, harus ada standar minimal pelayanan," ujarnya.

Meski menyesalkan, dia mengaku, sejauh ini belum ada rencana penggantian kepala dinas terkait. Menurutnya, penggantian kepala Disdukcapil memiliki mekanisme tertentu karena harus seizin menteri dal negeri.

Pun begitu dengan penggantian kepala bidang pendaftaran penduduk yang turut terciduk dalam OTT. Imron menegaskan, penggantian pejabat akan dirapatkan lebih dulu.

"Nanti dirapatkan untuk mencari posisi yang kosong. Tapi bahwa di sana (Disdukcapil) ada kesalahan, itu harus dievaluasi," tegasnya.

Dia memastikan, sanksi bagi para ASN yang terbukti melanggar hukum akan dijatuhkan. Sanksi tersebut telah diatur dalam undang undang dengan protap yang jelas.

Penjatuhan sanksi merupakan kewenangan Inspektorat. Menurutnya, Inspekstorat akan mengkaji kasus yang menjerat ASN sebelum kemudian menjatuhkan sanksi yang tepat.

"Sanksinya mulai teguran, penundaan gaji berkala, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, sampai pemecatan. Sanksi akan diberikan sesuai protap," tuturnya.

Dalam sebuah kesempatan terpisah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, M Syafrudin berdalih, kedatangan Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar hanya untuk mengonfirmasi prosedur pencetakan KTP-e.

Namun, dia tak menampik enam pegawainya yang bertugas di bidang pendaftaran penduduk dibawa Tim Saber Pungli Jabar.

"Enam orang yang dibawa untuk klarifikasi," ungkapnya.

Sayang, pihaknya enggan dikonfirmasi lebih jauh, termasuk ihwal barang bukti uang yang dijadikan barang bukti dalam OTT terhadap keenam pegawainya.

Lebih jauh dirinya menyerahkan penanganan kasus itu kepada pihak berwenang.

Dalam OTT yang digelar Rabu (24/6/2020), Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar menyita sejumlah barang bukti dari tangan keenam ASN itu, di antaranya uang kas hasil penjualan blangko KTP sebesar Rp11,85 juta, uang penjualan blangko Rp750.000, uang dari pemohon pembuat KTP sebesar Rp750.000, puluhan keping KTP,  10 keping blangko KTP kosong, 4 blangko milik MSE, dan lainnya.(Erika Lia)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar