Habib Aboebakar: Maklumat Kapolri Dicabut Bukan Berarti Sudah Bebas Corona

  Minggu, 28 Juni 2020   Widya Victoria
Anggota DPR Aboebakar Alhabsyi dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Komisi III DPR memaklumi langkah Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis mencabut Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020. Maklumat Kapolri ini mengatur tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (COVID-19). 

“Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju New Normal. Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak, jangan sampai ada euforia yang dapat membuat second wave dari COVID-19,” kata anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2020).

Pernyataan Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini beralasan, karena kenyataan di lapangan masih banyak zona merah, bahkan dirinya dengar ada yang sampai hitam.

“Tentunya ini nggak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang. Keberhasilan kita melawan pesebaran COVID-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita,” ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Habib Aboebakar, Maklumat Kapolri dicabut bukan berarti semua bebas mengumpulkan massa. Ia meminta Polri berkoordinasi dengan para kepala daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan-kebijakan derah yang mereka buat harus selalu didukung oleh Polri, termasuk penertiban jaga jarak di tempat umum.

“Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraan tertib masyarakat,” demikian Habib Aboebakar.

Pencabutan Maklumat KapolriNo: MAK/2/III/2020 19 Maret 2020 diketahui dari Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azis, No: STR/364/VI/OPS.2./2020, 25 Juni 2020 yang ditandatangani As Ops Kapolri, Irjen Herry Rudolf Nahak. Meski dicabut, pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan di masyarakat tetap dilakukan.

Alasan pencabutan, sebagaimana STR, dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal di tengah pandemi COVID-19.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar