Jokowi Peringatkan Pelaksanaan New Normal Harus Berdasar Data dan Keilmuan

  Selasa, 30 Juni 2020   Fitria Rahmawati
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi, Kamis (25/6/2020). (Foto dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

SEMARANG, AYOJAKARTA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada seluruh kepala daerah para pembuat dan pelaksana kebijakan new normal harus berhati-hati. Penerapan new normal juga harus dievaluasi berkala. Jika pelaksanaannya justru meningkatkan angka penularan semakin tinggi, maka harus berani menutup kebijakan tersebut.

“Jangan sampai kita berani membuka, masuk ‘new normal’ (normal baru) tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” ujar Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Posko Penanganan Covid-19 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan agar pembuat kebijakan menggunakan data dan keilmuan. Penerapannya pun harus dengan sosialisasi yang masif dan diterima di semua lapiran masyarakat. 

Para kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga harus selalu melibatkan praktisi seperti ahli epidemiologi, ilmuwan, dan para tenaga medis, dalam pengambilan keputusan.

AYO BACA : Pesan Jokowi Kepada Kepala Daerah di Jateng: Jangan Sampai Muncul Second Wave

“Jangan sampai membuka pada tatanan baru ‘new normal’, tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita buat kebijakan, tolong yang namanya data keilmuan itu dipakai,” ujar Jokowi.

Dalam membuka fase normal baru, kata Jokowi, ada tahapan prakondisi dengan menyosialisasikan kepada masyarakat soal pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin.

Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas setempat harus menentukan waktu yang tepat untuk benar-benar membuka era normal baru.

“Jangan sampai R-t (angka reproduksi virus) masih tinggi di atas 1, R-naught masih tinggi, kita berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa membuat data, ilmu, yang jelas,” ujarnya.

AYO BACA : Jokowi Minta Menkes Tak Lamban Cairkan Anggaran Kesehatan

Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk memasuki normal baru tergantung perkembangan data dan karakteristik daerah tersebut.

“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan silakan. Tapi juga mungkin masih dibatasi (kapasitasnya),” ujarnya.

Presiden mencontohkan daerah pariwisata yang memiliki kapasitas 1.000 orang, pada tahap awal pembukaan normal baru, perlu ada pembatasan kunjungan menjadi 500 orang.

Setelah itu, keberlangsungan normal baru harus dievaluasi. Jika fase normal baru malah mendorong penambahan kasus COVID-19 di daerah, maka fase tersebut harus dihentikan.

“Setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu,” ujar dia.

AYO BACA : Level Kebahayaan COVID-19 Indonesia: Presiden Kepikiran Ke Mana-Mana

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar