Ganjil Genap Berlaku Lagi di DKI, Kalau….

  Kamis, 02 Juli 2020   Eries Adlin
Lalu-lintas di jalan protokol DKI

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil genap di DKI Jakarta masih berlaku selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta. Belum ada kepastian kapan sistem tersebut diberlakukan kembali.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memiliki alasan tersendiri terkait ditundanya aktivasi sistem ganjil genap yakni demi menjaga protokol kesehatan physical distancing di dalam kendaraan umum.

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo, seperti dilansir laman resmi institusi tersebut, korlantas.polri.go.id (2 Juli 2020) .

Selain itu, Dirlantas Polda Metro mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga belum memberikan instruksi untuk mengaktifkan kembali sistem ganjil genap. Menurut Kombes Sambodo, apabila sistem ganjil genap kembali diaktifkan di masa PSBB transisi, dikhawatirkan penumpang angkutan umum akan membeludak.

“Kalau misal kami aktifkan ganjil genap, maka misal hari ini tanggal ganjil, penumpang pemilik kendaraan genap tentu akan mengalihkan ke angkutan umum. Jadi takutnya nanti justru physical distancing 50 persen di angkutan umum tidak terjaga,” ujarnya.

Meski volume kendaraan di jalanan ibu kota hampir mencapai volume normal, Sambodo mengatakan sistem ganjil genap belum diperlukan lantaran adanya surat edaran gugus tugas terkait pembagian jam masuk kantor yang cukup membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

“Surat edaran dari Satuan Gugus Tugas yang menyatakan bahwa ada pembagian jam masuk kantor pukul 7.00 WIB dan pukul 10.00 WIB, saya rasa cukup membantu terutama bagi penumpang angkutan umum yang setiap komuter, bergerak dari arah Bodetabek masuk Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menegaskan bahwa pemberlakuan atau peniadaan sistem ganjil genap harus berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) sesesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif disebutkan.

“Pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.” Demikian bunyi Pasal 17 Pergub tersebut.

Menurut Anies, sistem ganjil genap diterapkan apabila memang perlu pengendalian masyarakat yang ke luar rumah.

”Jadi baca lengkap di situ bahwa bila ganjil genap dilakukan maka akan ada Surat Keputusan Gubernur. Selama belum ada Surat Keputusan Gubernur, maka tidak ada ganjil genap,” ujar Anies dalam rekaman yang disebar oleh Humas Pemprov DKI, Senin (8 Juli 2020).

 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar