Demo Orang Tua di Depan Istana Negara Ricuh

  Jumat, 03 Juli 2020   Fitria Rahmawati
Relawan PPDB DKI, komunitas berisi orang-orang tua murid di Jakarta, menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2020), memprotes sistem penerimaan siswa baru memakai sistem peringkat umur. [Suara.com/Bagaskara]

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Demo para orang tua yang memprotes kebijakan zonasi usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta sempat diwarnai aksi kericuhan. Mereka yang bergerak menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2020) sempat dihadang polisi sehingga menimbulkan ketegangan.

Pantauan Suara.com - jaringan Ayojakarta.com di lokasi, awalnya salah satu orator di atas mobil komando menginformasikan kepada massa untuk berpindah lokasi ke depan Balai Kota DKI Jakarta.

"Ayo bapak ibu kita pindah lokasi, kita ke depan balaikota, suarakan aspirasi kita kalau perlu sampai sore bahkan menginap," kata salah satu orator.

Kemudian massa peserta aksi yang didominasi oleh orang tua ini bergerak dari depan Istana Negara.

Namun saat hendak bergerak, aparat kepolisian kemudian menghalangi salah satu orang tua murid berpakaian seragam anak SMA.

AYO BACA : Demo Emak-emak Soal PPDB di DKI Mulai Mendekat Istana Presiden

Lalu salah satu orang tua murid yang menggunakan seragam SMA tersebut tak terima diadang oleh aparat kepolisian.

"Tangkap saja saya pak, tangkap," kata salah satu orang tua murid yang tak terima dihadang saat hendak ke balaikota.

Akhirnya suasana kembali cair, orator di atas mobil komando menenangkan kembali para peserta aksi yang sempat bersitegang.

"Mohon bapak ibu aksi ini aksi damai. Kita dapat laporan juga di balaikota tidak ada orang. Setidaknya aksi ini tadi sudah dilihat Pak Jokowi. Jadi tahan dulu di sini," kata salah satu orator.

Sebelumnya, Relawan PPDB DKI Jakarta juga telah mendesak Mendikbud Nadiem Makarim untuk turun tangan langsung menyelesaikan polemik PPDB SD/SMP/SMA di semua jalur (Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi) yang diseleksi berdasarkan usia yang dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Kadisdik nomor 501/2020 tentang PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.

Mereka juga meminta Nadiem turut mengevaluasi PPDB DKI Jakarta 2020 yang dinilai diskriminatif, bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar