Pemprov DKI Diminta Segera Evaluasi Kebijakan Ganjil-Genap

  Rabu, 12 Agustus 2020   Khoirur Rozi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza / instagram

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza, mendesak Pemprov DKI segera mengevaluasi kebijakan ganjil-genap. Anthony khawatir jika kebijakan ini malah memperburuk penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kebijakan ganjil-genap dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan warga di Jakarta. Namun, katanya, kebijakan ini justru membuat volume penumpang transportasi umum naik. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat kenaikan volume penumpang sebesar 6,25% selama ganjil-genap diterapkan.

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” kata Anthony dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

AYO BACA : Kasus Harian Covid-19 Indonesia Hampir Capai 2 Ribu

Anthony menilai Pemprov DKI tidak jeli memperhitungkan dampak dari kebijakan ganjil-genap. Menurutnya akibat kebijakan ganjil-genap, banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum sehingga terjadi lonjakan penumpang.

“Daerah ini dapat menjadi titik-titik penularan baru dimana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan ganjil-genap hanya mengorbankan keselamatan warga di tengah ancaman Covid-19. Pemprov DKI, katanya, seharusnya lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak mengorbankan kesehatan masyarakat. 

 “Kebijakan ini sangat membingungkan. Saya harap Pak Anies sebagai gubernur mau menjelaskan ke publik. Jangan seakan bersembunyi di tengah krisis,” imbuhnya.

AYO BACA : Ini 7 dari 267 Kelurahan di DKI Jakarta Yang Bebas Kasus Positif Aktif Covid-19 (11 Agustus)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar