CARA PENCAIRAN BLT PEKERJA FORMAL: Baru 7,5 juta Rekening Tervalidasi dan Siap Terima Transfer Subsidi Gaji Rp2,4 juta

  Jumat, 21 Agustus 2020   Budi Cahyono
Ilustrasi/Republika/Prayogi

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) per 21 Agustus 2020 telah melakukan validasi data terhadap 13,6 juta rekening pekerja yang akan menerima subsidi gaji dari pemerintah. Namun, baru sebanyak 7,5 juta rekening yang telah selesai seluruh proses validasi dan siap terima transfer bantuan subsidi gaji Rp2,4 juta.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan proses validasi terdiri dari tiga tahapan berlapis. Pertama yakni validasi bank, di mana ada sebanyak 9,3 juta rekening tercatat valid dan 51.859 yang tidak valid.

“Masih ada yang belum kita proses yaitu 4.216.595. Ini masih on going karena proses validasi ini kita lakukan by sistem jadi ada proses yang berjalan setiap saat. Angka ini akan berubah," ujar Agus dalam konferensi pers virtual, Jumat (21/8/2020).

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan proses validasi terdiri dari tiga tahapan berlapis. Pertama, validasi bank di mana sebanyak 9,3 juta rekening dari jumlah 13,6 juta rekening dinyatakan valid sesuai proses di perbankan. Sementara itu, ada 51 ribu rekening yang datanya tidak sesuai dengan data di perbankan, sehingga dikirim kembali ke perusahaan untuk diperbaiki.
 
"Masih ada yang belum kita proses yaitu 4.216.595. Ini masih on going karena proses validasi ini kita lakukan by sistem jadi ada proses yang berjalan setiap saat. Angka ini akan berubah," ujar Agus dalam konferensi pers virtual, Jumat (21/8/2020).

Kemudian proses selanjutnya, dari data yang valid tersebut, sebanyak 8,1 juta rekening sesuai dengan validasi dari kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, sedangkan sisanya sebanyak 1,1 juta rekening dinyatakan masih tidak valid.

"Proses terakhir, ada 7,5 juta rekening valid, yang tidak valid 667 ribu rekening. Jadi kita ingin hanya ada satu rekening bank untuk 1 pekerja. Yang tidak valid ini kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan dikembalikan ke BPJamsostek untuk validasi ulang," kata Agus.

Agus menambahkan, pihaknya masih mendorong perusahaan yang belum menyampaikan nomor rekening pekerjanya agar segera mengirimkan, jangan sampai ada pekerja yang berhak dan memenuhi ketentuan malah tidak mendapatkan.

Pekerja yang memenuhi syarat akan menerima Rp600 ribu dalam sebulan selama empat bulan dengan dua kali transfer. Jadi, total yang diterima Rp2,4 juta.

Pemerintah menyediakan anggaran khusus sebesar Rp37,7 triliun untuk program BSU dan bukan dari anggaran BPJamsostek. Pelaksanaan transfer dana BSU gelombang pertama rencananya akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

Untuk gelombang selanjutnya hingga bantuan diterima oleh 15,7 juta pekerja, BPJamsostek menyatakan terus secara simultan melakukan pemutakhiran data dan validasi atas data yang diberikan. Harapannya BSU ini dapat segera diterima oleh pekerja dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

"Kami juga berharap program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi," ujarnya.

Berikut tata cara pemberian BLT pekerja atau buruh formal yang diatur dalam Permenaker No.14 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah pada 14 Agustus 2020:

Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah

AYO BACA : BLT PEKERJA FORMAL CAIR 25 AGUSTUS: Ini Tip Kelola Uang Subsidi Gaji Agar Lebih Manfaat

Pasal 5

(1) Data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi datacalon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.

(4) Daftar calon  penerima  Bantuan  Pemerintah  berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan:

a. berita acara; dan

b. surat pernyataan mengenai kebenaran/ kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.

(5) KPA menetapkan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah berdasarkan daftar calon penerima Bantuan Pemerintah.

(6) Berdasarkan penetapan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung (SPM LS) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 6

(1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) menyalurkan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah melalui Bank Penyalur.

(2) Proses penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dan dilakukan secara bertahap.

AYO BACA : CARA GANTI e-KTP DKI YANG RUSAK ATAU HILANG: Bisa Online di Aplikasi Alpukat Betawi

(3) Proses penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal masih terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah pada Bank Penyalur sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara KPA dengan Bank Penyalur.

Pasal 8

(1) Dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan telah menerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah, penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diterima ke rekening kas negara.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sementara itu, Pasal 3 mengatur tentang syarat penerima BPT untuk pekerja atau buruh formal yang disebut dengan subsidi upah atau gaji tersebut yakni: Pasal 3 ayat (2) Permenkaer No.14/2000 menyebutkan syarat untuk memperoleh bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan atau totalnya Rp 2,4 juta per orang sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan

2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan

3. Pekerja/buruh penerima gaji/upah

4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020

5. Peserta peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan

6. Memiliki rekening bank yang aktif Permenaker tersebut ditetapkan oleh Menaker Ida Fauziyah dan mulai berlaku 14 Agustus 2020. Untuk mengetahu ketentuan lengkap dalam beleid tersebut silakan mengakses link di bawah ini:
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permen_9_2020.pdf

AYO BACA : Pelaku Usaha di Jakarta Wajib Bentuk Tim Penanganan Covid-19

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar