>

8 Federasi Buruh Tolak RUU Omnibus Law dan Suarakan Darurat PHK

  Selasa, 25 Agustus 2020   Budi Cahyono
Aksi tolak RUU Omnibus Law di depan Kantor Gubernuran Jateng.(Ayosemarang.com/Vedyana Ardyansah)

SEMARANG, AYOJAKARTA.COM -- Ratusan buruh dari 8 federasi menggelar aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Gubernuran Jateng, Jalan Pahlawan, Selasa (25/8/2020).

Selain menolak dengan tegas RUU Omnibus Law, para buruh juga menyuarakan Darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sampai detik ini kami SPN dan federasi buruh lainnya tetap Menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, ujar Ketua DPD SPN Jateng, Sutarjo.

AYO BACA : PKS Minta Pemerintah Tarik RUU Omnibus Law, Fokus Dulu Corona!

Terkait adanya video yang beredar berisi buruh mendukung Omnibus Law, pihaknya mengatakan dengan tegas bahwa video tersebut adalah hoaks. 

“Video itu kami tekankan hoaks dan fitnah. Kami para buruh tegas menolak RUU Omnibus Law,” tegasnya.

AYO BACA : Ribuan Buruh dari 20 Provinsi Bakal Datangi DPR Tolak Omnibus Law

Sementara itu, Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim dalam keterangannya menambahkan, ada sejumlah poin di dalam RUU Omnibus Law tersebut, yang akan berdampak buruk terhadap para pekerja atau buruh, seperti potensi Hilangnya Upah Minimum, potensi hilangnya pesangon, karyawan kontrak tanpa batasan waktu.

“Lalu Outsourcing bisa di semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif, TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, Hilangnya jaminan sosial, PHK sangat mudah dilakukan, sanksi pidana bagi pengusaha nakal dihilangkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

Selain menolak Omnibus Law, banyak perusahaan yang mem-PHK pekerjanya dengan alasan Covid-19 juga menjadi perhatiannya.

“Seharusnya dengan kondisi yang demikian pemerintah harus dapat melindungi pekerja dari ancaman PHK dengan serius menangani Covid-19 dan bukan malah mempermudah PHK melalui Omnibus Law Cipta Kerja,” ucapnya.

“Sekali lagi kami sampaikan KSPI tidak anti dengan yang namanya investasi, akan tetapi investasi tersebut harus dapat menyejahterakan rakyat bukannya malah menyengsarakan rakyat,” katanya. (Vedyana Ardyansah)

AYO BACA : RUU Cipta Kerja Perlu Menyesuaikan New Normal, Kemandirian Pangan Mutlak!

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar