JAKARTA PSBB KETAT: Tak Ingin Ada Klaster Industri, Pemerintah Kota Jakarta Utara Monitoring dan Evaluasi Kawasan Industri Cakung

  Rabu, 16 September 2020   Aini Tartinia
Pemerintah Kota Jakarta Utara lakukan monitoring dan evaluasi kawasan sentral Industri Cakung, Cilincing, Jakarta Utara/dok: utara.go.id

CILINCING, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di kawasan industri, Central Cakung, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini untuk memastikan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan dilaksanakan secara baik.

Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, mengatakan kegiatan pengawasan PSBB ini terus dilakukan pada beberapa tempat kerja, industri, maupun lokasi rawan kerumunan masyarakat.

“Kita lakukan monitoring di beberapa lokasi industri dan pabrik. Ke depannya pengawasan akan terus dilakukan. Kita akan bagi tim untuk mengecek semua, baik oleh camat, lurah, ataupun tingkat kota ke tempat-tempat lainnya," kata Ali, dilansir utara.jakarta.go.id, Selasa (15/9/2020).

Ali mengatakan, kegiatan ini dilakukan bukan hanya monitoring pemakaian masker, menjaga jaraknya, serta penyediaan sarana kesehatan saja.

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Cegah Klaster Rumah di Permukiman Padat, RW 004 Pademangan Timur Disemprot Disinfektan

“Kita juga fokus pada batasan karyawan dengan jumlah maksimal 25% atau 50%. Tujuannya, agar tidak menimbulkan kerumunan dan menimbulkan klaster industri,” ujarnya.

Rencananya, selama pemberlakuan PSBB kegiatan monitoring dan evaluasi ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Langkah ini untuk mencegah timbulnya klaster-klaster baru guna mewujudkan Jakarta Utara bebas Covid-19.

Diketahui, dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku hari ini Senin 14 September 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus utamanya adalah peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol pencegahan penularan Covid-19 di area perkantoran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta, Andri Yansyah, menjelaskan perusahaan esensial atau yang dikecualikan boleh beroperasi dengan tetap melaksanakan pembatasan karyawan sebesar 50% dan melaksanakan protokol kesehatan. Sementara itu, terhadap perusahaan nonesensial atau yang tidak dikecualikan boleh beroperasi, namun membatasi maksimal 25 persen karyawannya.

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Anies Sebut Isolasi Mandiri Dilarang, Ini Lokasi Karantina di DKI Jakarta

“Saat PSBB pertama perkantoran atau kegiatan usaha yang tidak dikecualikan ditutup, tetapi PSBB kali ini boleh dibuka tetapi membatasi karyawannya 25% dan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ungkap Andri, Senin (14/9/2020), seperti dilansir laman resmi Pemprov DKI, beritajakarta.id.

Andri menjelaskan apabila ditemukan kasus positif pada area perkantoran atau tempat kerja, maka akan dilakukan penghentian kegiatan dan usaha secara keseluruhan selama tiga hari untuk disinfektan.

Hal ini berbeda dengan PSBB Transisi yang hanya menghentikan sementara kegiatan dan usaha pada divisi atau bidang di mana karyawan yang positif tersebut bekerja.

“Memang pada masa PSBB transisi kami lakukan penutupan di salah satu divisi di mana karyawan itu terkonfirmasi positif, tetapi Pergub 88 tahun 2020 sudah seluruhnya karena kami tidak mau lagi ada penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran,” urai Andri.

Andri mengatakan terkait dengan pengenaan sanksi Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta akan mengenakan sanksi terhadap perkantoran atau perusahaan yang tidak melakukan protokol pencegahan penularan Covid-19. Terlebih perkantoran atau perusahaan yang tidak melaporkan jika ada karyawannya terkonfirmasi positif Covid-19 sanksi yang diberikan akan lebih tegas.

Denda yang akan dikenakan bagi perusahaan atau tempat usaha pelanggar pun tidak main-main. Mereka akan dikenakan sanksi penutupan serta denda administrasi senilai Rp50 juta. Denda administrasi ini berlaku progresif jika mengulangi kesalahan.

“Jadi kalau perusahaan atau perkantoran menutup-tutupi kemudian ketahuan kami lakukan penutupan dan akan sanksi denda senilai Rp50 juta, kalau masih mengulangi kesalahannya menjadi Rp100 juta, masih bandel lagi jadi Rp150 juta. Maka itu, karyawannya bisa melaporkan kalau di tempat kerjanya ada kasus positif,” ungkap Andri.

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Inilah 7 Perbedaan PSBB Dulu dan Sekarang

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar