JAKARTA PSBB KETAT: Pemkot Jakpus Sidak ke Perusahaan Swasta, Tegaskan Pemerintah Tak Main-main

  Kamis, 17 September 2020   Icheiko Ramadhanty
pusat.jakarta.go.id

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Adm Jakpus) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perkantoran swasta, dalam hal ini bank swasta di kawasan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020).

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudin Nakertrans) dan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat melakukan sidak di hari yang sama.

Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Pusat, Fidiyah Rokhim, menegaskan kantor tidak bisa bermain kucing-kucingan terhadap pemerintah terkait temuan karyawan positif Covid-19.

Menurutnya, meski kantor yang bersangkutan menutupi temuan karyawan positif Covid-19, Pemkot Jakpus tetap akan mengetahuinya. Sebab, kanal informasi yang dimiliki terbuka dan bisa diakses warga.

“Jadi persoalan seperti ini tidak bisa kucing-kucingan, pasti ada yang lapor ke kami. Karena kanal informasi kami dibuka,” ungkapnya, dilansir dari pusat.jakarta.go.id, Rabu (16/9/2020).

Terkait adanya temuan tiga karyawan positif Covid-19 di bank tersebut, Sudin Nakertrans sudah melakukan penutupan satu lantai di gedung tersebut. Penutupan ini diharapkan menjadi perhatian bagi kantor lainnya.

“Sidak yang kami lakukan ini tidak main-main. Ketika ada temuan bisa langsung dilakukan penutupan sementara. Ini sesuai peraturan yang ada,” ujarnya.

Di lain tempat, Wakil Wali Kota Administrasi Jakpus, Irwandi, bersama jajaran terkait melakukan sidak di kantor Ok Bank, di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Irwandi mengecek seluruh lantai dan memastikan jumlah karyawan tidak lebih dari 25 persen. Menurutnya, sidak yang dilakukannya dalam rangka pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) 88 tahun 2020 tentang PSBB, bahwa hanya 25 persen karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor. Sementara yang lain melakukan Work From Home (WFH).

“Pergub 88 itu 25 persen, tapi kantor ini masih 30 persen sampai 35 persen karyawan yang bekerja. Kita minta ini dikurangi dari yang ada. Dan dibuatkan WFH, makanya kita sidak supaya kantor melakukan WFH,” kata dia.

“Kalau kita tidak sidak, kantor tidak melakukan WFH,” lanjutnya didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bakwan Ferizan Ginting; Kasudin Nakertrans, Fidiyah Rokhim; dan Kasatpol PP Jakpus, Bernard.

Irwandi menegaskan, langkah ini merupakan keseriusan Pemkot Jakpus dalam menerapkan PSBB kembali.

Menurutnya pelaksanaan PSBB selama dua minggu ini harus berhasil mengurangi penyebaran Covid-19. Sidak yang dilakukannya juga diharapkan menjadi peringatan bagi kantor-kantor lainnya.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar