Ini Isi Tuntutan Buruh yang akan Disampaikan Ridwan Kamil ke Presiden

  Kamis, 08 Oktober 2020   Budi Cahyono
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui buruh yang melakukan unjukrasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

AYO BACA : Menampung Aspirasi untuk Disampaikan ke Jokowi, Ridwan Kamil Temui Demonstran UU Cipta Kerja

AYO BACA : 25 Bus Transjakarta Terjebak Kerumunan Massa Aksi Tolak Omnibus Law

BANDUNG, AYOJAKARTA.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui massa aksi yang melakukan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). Dalam kesempatan tersebut ia melakukan audiensi dengan perwakilan buruh guna menampung aspirasi mereka.

Hasil audiensi yang dilakukan dengan 10 orang perwakilan serikat buruh tersebut disampaikan Emil, sapaan Ridwan Kamil di tengah lautan massa aksi. Didampingi Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto, ia menyampaikan sejumlah poin yang dijadikan tuntutan.

"Tuntutannya ada dua, pertama menolak dengan tegas UU Omnibus Law. Kedua meminta presiden untuk mengeluarkan Perppu pengganti UU ini," ungkap Emil.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat dan menandatangani surat pengantar yang akan dilampiri dengan tuntutan buruh tersebut. Surat akan dikirim kepada DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo.

"Surat tadi sudah ditandatangani dan besok dua surat tadi akan dikirimkan pada yang berkepentingan. Mudah-mudahan dibaca dan jadi masukan dari rakyat dan buruh Jabar terkait UU yang menurut buruh banyak merugikan ini," ungkapnya.

Emil juga mengunggah tuntutan buruh yang ditampung dari hasil audiensi tersebut di akun media sosial Instagram dan Twitter resminya. Melalui akun Twitternya, @ridwankamil, ia menyatakan telah menampung dua poin tuntutan buruh siang ini :

1. Pemprov Jabar menerima perwakilan buruh yang menyampaikan keberatan atas pasal-pasal di kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh.

2. Pemprov Jabar hari ini mengirimkan surat dengan lampiran aspirasi dari Buruh Jawa Barat yang isinya menolak UU Omnibus Law dan meminta Bapak Presiden menandatangani Perpu Pengganti UU tersebut.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa di akhir audiensi bahwa pihak buruh menyatakan aspirasinya tidak ingin ditunggangi pihak lain. Mereka disebut tidak mau bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mengundang kerusuhan.

"Mereka menyatakan bahwa kami (buruh) menyampaikan aspirasi murni dan tidak mau ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Mereka tidak mau bertanggungajwab terhadap hal-hal anarkisme, terhadap kerusuhan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Karena menurut mereka itu 100% bukan perwakilan buruh," papar Emil.

Setelah menampung aspirasi massa aksi, Emil juga mengimbau agar demonstrasi terkait penolakan UU Cipta Kerja di Jabar dapat diakhiri. Ia mengatakan tanggungjawabnya untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat sudah dilaksanakan.

"Saya imbau mudah-mudahan dengan aspirasi yang akan disampaikan ini, buruh tidak perlu lagi demo di Jabar ataupun di kota/kabupaten se-Jabar. Karena niat dan maksud agar kami menyampaikan aspirasi sudah dilaksanakan," ungkapnya. (Nur Khansa)

AYO BACA : Demo Tolak UU Cipta Kerja: Bentrokan Pecah, Pendemo di Patung Kuda Berlindung ke Kantor Anies

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar