>

JAKARTA PSBB TRANSISI: Perusahaan Wajib Tanggung Biaya Tes Covid-19 Karyawan

  Kamis, 15 Oktober 2020   Budi Cahyono
Petugas medis melakukan tes usap atau swab test terhadap warga di Puskesmas Kecamatan Gambir, Jakarta, Rabu (7/10). Dalam sehari swab test gratis tersebut memeriksa rata-rata 40 warga yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif. Hal ini guna melacak penyebaran Covid-19 terutama dalam klaster keluarga dan pemukiman warga. (Prayogi/Republika)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk wilayah Jakarta. Terdapat beberapa aturan-aturan baru yang wajib diikuti selama PSBB transisi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan perusahaan wajib melakukan pelacakan jika ada karyawan yang terpapar Covid-19. Perusahaan, kata Andri, harus melakukan uji Covid-19 terhadap orang yang melakukan kontak erat.

AYO BACA : Harian Covid-19 DKI Jakarta Bertambah 1.071, Kasus Aktif Lebih 13 Ribu (Update 15 Oktober 2020)

"Kita lakukan tracing dan orang-orang yang kontak langsung dengan karyawan yang positif. Ini harus dilakukan pengetesan. Inilah yang harus dilakukan pihak perusahaan," kata Andri saat dikonfirmasi, Kamis (15/10).

Meskipun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi, Andri menjelaskan, perusahaan akan tetap ditutup selama tiga hari. Dalam jangka waktu tersebut, perusahaan diharuskan untuk melakukan pembersihan kantor mereka.

AYO BACA : JAKARTA PSBB TRANSISI: Daftar Museum yang Kembali Dibuka dan Syarat Berkunjung

"Selama 3x24 itu dilakukan disinfektan secara terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kita bisa menjamin pada saat kembali beroperasi perusahaan tersebut sudah dalam keadaan bersih dan sehat," ucap dia.

Sementara, terhadap karyawan yang positif Covid-19, ia menjelaskan, perusahaan diwajibkan untuk mengisolasi karyawannya baik isolasi secara mandiri, rumah sakit maupun isolasi terkendali. "Isolasi itu nanti yang memutuskan Dinas Kesehatan DKI Jakarta," ucap dia.

Disinggung terkait jumlah pekerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19, Andri mengutarakan, pihaknya mencatat setidaknya ada 323.000 pekerja. Ia mengkategorikan dua pekerja yang terdampak Covid-19, yakni pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan tanpa bayaran.

"Data yang sudah kami lakukan (himpun) hampir sekitar 323 ribu pekerja di mana sekitar 51 ribu PHK karena perusahaan terdampak Covid-19," kata Andri.

AYO BACA : Musim Hujan Datang, Pemkot Jakut Siagakan Lokasi Pengungsian di Semper Timur dan Pejagalan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar