Tak Penuhi Panggilan Polisi, Begini Alasan Kuasa Hukum Menantu Rizieq Shihab

  Selasa, 01 Desember 2020   Budi Cahyono
Kuasa Hukum Habib Hanif Alatas, Kamil Pasha (tengah) usai memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12). Menurut keterangannya, Habib Hanif Alatas tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan massa di Petamburan, karena sudah ada jadual lain sebelum diberikan surat pemanggilan. (Republika/Putra M. Akbar)

KEBAYORAN BARU, AYOJAKARTA.COM – Polda Metro Jaya menjadwalkan menantu Rizieq Shihab, Hanif Alatas dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, Senin (1/12/2020).

Namun Hanif Alatas tidak menghadiri panggilan pemeriksaan oelh Polda Metro Jaya tersebut.

AYO BACA : Dugaan Pelanggaran RS Ummi, Polisi: Kemungkinan Naik Status ke Penyidikan

Melalui kuasa hokum Hanif, Muhammad Kamil Pasha, menyatakan bahwa kliennya tidak bisa hadir karena ada agenda lain.

"Kami sudah memberikan surat kepada pihak penyidik. Kami mohon maaf hari ini belum bisa memenuhi panggilan karena satu dan lain hal," ujar Kamil Pasha saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (1/12/2020).

AYO BACA : Polisi Periksa 13 Orang Terkait Dugaan Pelanggaran RS Ummi

Kamil Pasha namun menilai pemanggilan terhadap Hanif Alatas tidak tepat. Sebab, berdasarkan KUHAP, seseorang bakal menghadap penyidik bila undangan yang dikirimkan genap pada hari ketiga.

Sementara, undangan penyidik untuk Hanif baru dua hari atau H-2. Ia juga mempersoalkan pemanggilan Hanif sebagai saksi dalam kasus kerumunan massa yang diduga mengandung unsur tindak pidana.

"Segi materil Habib Hanif dirasa kurang tepat kalau dipanggil jadi saksi. Karena saksi itu harus mengetahui ya, melihat dan mengetahui perkara. Sedangkan Habib Hanif kurang mengerti mengenai perihal apa yang bersangkutan dipanggil," terang Kamil Pasha.

Sebelumnya, kasus kerumunan massa saat acara akad nikah puteri Rizieq dengan Hanif pada Sabtu (14/11/2020) lalu, telah dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kenaikan status perkara terjadi setelah tim penyidik menemukan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Yakni pelanggaran terhadap protokol kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juga pasal 160 KUHP.

AYO BACA : 30 Orang Positif Covid-19 dari Klaster Rizieq Shihab di Petamburan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar