>

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Karena Ketidakadilan

  Kamis, 03 Desember 2020   Fitria Rahmawati
Benny Wenda/ dk via Suara.com

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Deklarasi kemerdekaan di Papua Barat yang dilakukan sepihak mengundang reaksi dari berbagai pihak. Menurut bekas Panglima TNI Jenderal (Purn), Gatot Nurmantyo, gejolak tersebut terjadi lantaran ada rasa ketidakadilan bagi warga asli di Papua Barat.

"Nah keadilan ini buktinya apabila tidak dilakukan, pelaksanaannya bagi seluruh rakyat Indonesia, terbukti sekarang di Papua, Papua Barat itu masalah keadilan. (Merdeka) itu karena sudah frustrasi," ucap Gatot kala menjadi pembicara 'Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh Bersama Imam Besar Al Habib Muhammad Rizieq Shihab' yang disiarkan akun channel Youtube Front TV pada Rabu (2/12/2020).

Gatot pun meminta pemerintah untuk berlaku adil ketika menangani masalah di Papua, yang selama ini tidak bergejolak. 

"Inilah kalau keadilan ada tetep, mereka dilindungi setiap manusia diperlakukan sama secara adil dan beradab, tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun tidak terjadi damai-damai saja, inilah perlunya Revolusi Akhlak," kata Gatot menambahkan.

Mantan Panglima Kostrad itu juga menyinggung sebenarnya manusia Indonesia itu dilahirkan sebagai pemberani. Hal itu ditandai dengan masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang, namun mempunya senjata daerah.

"Manusia-manusia Indonesia adalah manusia pemberani. Dari Sabang sampai Merauke punya senjata, rencong, keris, badik, dan sebagainya, hanya bedanya di barat kecil, semakin ke timur besar. Semua suku punya tarian perang, siap perang, maka pemberani," ucap Gatot.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, deklarasi sepihak kemerdekaan di Papua Parat dikatakan sebagai propaganda. Tujuannya tak lain adalah memecah belah persatuan bangsa.

AYO BACA : Vaksin Anti Covid-19 Moderna Libatkan Anak-anak untuk Uji Coba, Dididtribusikan Sebelum Natal

"Sampai saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final, tidak (bisa) ditawar-tawar lagi," kata dia , Rabu (2/12/2020).

Awi menilai, deklarasi secara sepihak yang dilakukan Benny Wenda selaku pimpinan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, merupakan propaganda untuk memecahkan belah bangsa. Namun, dia memastikan bahwa situasi dan kondisi tanah Papua dan Papua Barat dalam keadaan kondusif.

"Di Papua 1 Desember situasi pemerintahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal- yang tidak diinginkan," katanya.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan agenda saudara Benny Wenda," imbuhnya.

Deklarasi Sepihak

Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebelumnya mendeklarasikan secara sepihak pembentukan pemerintah sementara Republik West Papua.

Mereka kemudian mengangkat Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda adalah eksil yang menetap di Inggris.

AYO BACA : Aturan Baru Sepak Bola Inggris Pasca-Brexit Telah Disetujui

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.

Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.

"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya.

AYO BACA : Rumah Ibunda Mahfud MD Digeruduk Pendukung Rizieq Shihab, Nikita Mirzani Geram!

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar