PILKADA DEPOK 2020: Afifah Tak Paham KUA-PPAS, Imam Sindir Implementasi Program Bakal Ngawur

  Senin, 07 Desember 2020   Aini Tartinia
Calon Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat debat dengan rivalnya, Afifah Alia/dok: ist

DEPOK, AYOJAKARTA.COM – Calon Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyebut rivalnya, Afifah Alia tak memahami mekanisme kebijakan anggaran. Hal ini dinilai Imam, implementasi program Afifah menaikkan honor guru swasta 3 kali lipat dikhawatirkan bakal ngawur.

“Kalau tidak tahu Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kebijakan umum anggaran, terima kasih,” ucap Imam dalam siaran debat putaran ketiga Pilkada 2020 Kota Depok, Jumat (4/12/2020).

Dalam debat terakhir bertajuk Kerukunan Sosial, Demografi, dan Lingkungan Hidup, Afifah memang sama sekali tidak menyinggung soal rencana penambahan honor guru swasta tersebut melalui mekanisme KUA-PPAS. Ia mengaku, hal tersebut pastinya akan dipelajari.

“Yang jelas satu, guru-guru di Depok masih mengeluh bahwa insentifnya sangat rendah. Masalah-masalah seperti itu akan learning by doing," kata Afifah.

Imam menuturkan, pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Nah, apa itu KUA-PPAS dan bagaimana proses penyusunannya?

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah memberi definisi atas Kebijakan Umum APBD (KUA), yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan rancangan KUA-PPAS diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan/atau perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional.

Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Afifah dalam menanggapi serangan Imam itu, malah menyoroti soal rencana bakal menempatkan ASN pada tempatnya dan program tersebut diyakini tidak menjadi wacana semata. Selain itu, Afifah juga menyinggung program 1.000 kios yang dianggap tak sesuai keinginan UMKM dan hanya menghasilkan kios mangkrak.

“Saya rasa, semua pemimpin awalnya juga tak punya pengalaman. Pak Jokowi tidak punya pengalaman memimpin, tapi bagaimana jiwa pemimpin, mengatur, itu yang terpenting,”

Menanggapi hal tersebut, Imam langsung menimpali jawaban Afifah terlalu jauh dari yang dia tanyakan seputar implementasi program penambahan honor guru swasta 3 kali lipat tersebut melalui mekanisme KUA-PPAS.

“Terima kasih, Bu Afifah luar biasa, menjawabnya terlalu jauh dari apa yang saya tanyakan. Saya juga bingung bagaimana menanggapi apa yang disampaikan Bu Afifah, terlalu tidak fokus terhadap apa yang ditanyakan oleh kami,” ucapnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar