>

Tersangka Korupsi BUMN di Kabupaten Majalengka Terkonfirmasi Covid-19

  Rabu, 09 Desember 2020   Budi Cahyono
ilustrasi (Republika)

MAJALENGKA, AYOJAKARTA.COM -- Seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada BUMN di Kabupaten Majalengka, JM, terkonfirmasi Covid-19.

JM merupakan mantan direktur utama pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PD SMU) Majalengka yang ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di tubuh perusahaan itu.

"Tersangka, mantan direktur utama PD SMU Majalengka terpapar Covid-19," ungkap Kepala Kejari Kabupaten Majalengka, Dede Sutisna melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Guntoro Janjang S, Rabu (9/12/2020).

Pihaknya beroleh informasi itu dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat. Selanjutnya, di tengah pemeriksaan, tersangka dijemput petugas satgas.

Kondisi itu membuat pihaknya menangguhkan penahanan atas tersangka. Saat ini, JM tengah menjalani karantina mandiri.

"Kami akan memanggil kembali tersangka setelah dinyatakan sembuh," ujarnya.

Kasus ini sendiri tengah memasuki tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan total kerugian negara.

Kejari menduga terjadi tindak pidana korupsi pada PD SMU yang berdiri sejak 2012 dengan modus pembukuan fiktif. Pada 2012 dan 2016, PD SMU beroleh dana penyertaan modal dari Pemkab Majalengka senilai Rp2,5 miliar.

Namun, belakangan ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran PD SMU senilai Rp2 miliar. Pihaknya mensinyalir, praktik korupsi dilakukan melalui pembelian beberapa barang berupa gabah dan aspal, hingga mengerjakan beragam proyek dari Pemkab Majalengka.

Kejari pula menemukan PD SMU tak melaksanakan rencana kerja, manajemen dinilai kurang baik, ditambah ketiadaan pengawasan dan evaluasi di bidang usaha, hingga tak memberi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.

Tersangka sendiri diduga melakukan tindakan korupsi senilai sekitar Rp2 miliar. Kejari mengendus penyimpangan pada 2 bidang, masinh-masing bidang perdagangan umum dan jasa serta bidang agrobisnis berupa penjualan gabah dan benih.

Tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 9 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.

Sejauh ini, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi (HAK) setiap 9 Desember, Kejari telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp650 juta dari perkara PD SMU. Menurut Guntoro, uang tersebut kini dititipkan pada salah satu rekening bank sebab perkaranya belum inkrah.

Selain uang dari perkara PD SMU, pihaknya pula menyelamatkan uang negara dari perkara korupsi lain sebesar Rp200 juta dari salah satu mantan kepala desa. Perkaranya sendiri kini sudah inkrah.

"Total uang negara yang kami selamatkan sekitar Rnasiop800 juta, dari perkara korupsi PD SMU dan perkara korupsi mantan kepala desa," bebernya.(Erika Lia)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar