>

12 Oktober-13 Desember 2020, 75.762 Warga di DKI Langgar PSBB Transisi!

  Senin, 14 Desember 2020   Aini Tartinia
Rekapitulasi data penindakan pelanggaran PSBB 12 Oktober 2020-13 Desember 2020/dok: Twitter @SatpolPP_DKI

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM – Selama tiga bulan terakhir ini, sebanyak 75.762 warga di Jakarta melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Total denda yang terkumpul dari sejumlah sanksi pelanggaran mencapai Rp599 juta.

Hal itu terlihat dari data yang diunggah akun Twitter resmi @SatpolPP_DKI resmi milik Satpol DKI siang ini, pada Senin 14 Desember 2020.

AYO BACA : Reklamasi Ancol, Anggota DPRD F-PAN Ingatkan Minta Anies Ikuti Putusan MA dan Ingat Janji Kampanye

Rekapitulasi Data Pengawasan dan Penindakan oleh Satpol PP DKI Jakarta, Periode 12 Oktober s.d 13 Desember 2020 (PSBB Transisi II). (AG),” tulis akun @SatpolaPP_DKI.

Dalam tulisan itu, Satpol PP DKI melampirkan data pelanggaran PSBB yang dicapai sejak 12 Oktober 2020 hingga 13 Desember 2020.

AYO BACA : Cukup Tinggi, Kasus Baru Covid-19 di DKI Jakarta 1.506 Kasus per 14 Desember 2020

Berdasarkan data yang diunggah, untuk pelanggaran masker, sedikitnya ada 75.762. Namun, yang dikenakan denda administrasi hanya 2.771 orang m sementara sisanya hanya diberikan sanksi sosial, yaitu sebanyak 72.991. Adapun, total denda yang terkumpul dari pelanggaran masker yaitu Rp443,5 juta.

Untuk pelanggaran di rumah makan, kafe dan restoran, Satpol PP DKI mencatat sedikitnya ada 19 yang dikenakan denda dan 254 dilakukan penutupan sementara. Total denda mencapai sekitar Rp63 juta.

Kemudian untuk perkantoran, tempat usaha atau pun industri, ada 19 tempat yang dikenakan sanksi denda dan 84 ditutup sementara. Total denda mencapai Rp92,3 juta.

“Total denda Rp599.480.000. Sementara, total denda sejak Juni mencapai Rp5.413.995.000,” jelas data tersebut.

AYO BACA : Direnovasi, Halte Transjakarta Pasar Baru Tutup hingga 16 Januari 2021

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar