Jauh dari Target, Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Cuma 10 Persen Saja

  Kamis, 24 Desember 2020   Fitria Rahmawati
ilustrasi ruang terbuka hikau atau RTH di DKI Jakarta/ dok Pemprov via Republika

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Kebereadaan ruang tebuka hijau (RTH) di wilayah DKI Jakarta hanya mencapai 9,9% atau hampir menyentuh 10% saja. Padahal, kebutuhan tersebut minimal mencapai 30% sesuai dengan target dari Pemorv DKI Jakarta.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan, jumlah ini masih sangat jauh dari target yang ditentukan oleh Pemprov DKI. Parahnya, tak ada anggaran yang dicantumkan Pemprov untuk merealisasikannya. Padahal RTH merupakan salah satu upaya penanggulangan banjir.

"Saat ini RTH kita hanya berada di angka 9,98%, masih jauh dari target pemprov, yakni 30%," kata Zita di DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/12/2020).

"Pansus Banjir melihat dalam program prioritas penanggulangan banjir jangka panjang, tidak tercantum anggaran untuk membuka Ruang Terbuka Hijau Publik Baru di Ibu Kota," ujarnya.

AYO BACA : Jelang Natal, Jalur Menuju Puncak Lancar Pagi Ini

Oleh karena itu, sambungnya, Pansus Banjir menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar menyediakan anggaran penambahan RTH untuk publik dengan target dua persen per tahun. Dengan demikian, menurut dia, harapannya luas RTH publik di Jakarta dapat bertambah hingga menjadi 29,98% pada tahun 2030 mendatang.

"Jika hal tersebut berjalan baik, maka pada tahun 2030 luas RTH di Jakarta sudah mencapai 29,98%," jelasnya.

Di sisi lain, kata Zita, Pansus Banjir juga merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta fokus dalam menangani 13 sungai eksisting di Jakarta. Dia menyebut, Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan penataan Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter pada tahun 2021-2022.

Sebab saat ini, Zita mengatakan, pembenahan Kali Ciliwung baru dilakukan sepanjang 16 kilometer dari total panjang 33 kilometer. Sementara itu, tiga kali lainnya masih dalam proses.

"Padahal kita tahu, RPJMD DKI Jakarta telah menargetkan bahwa empat kali tersebut harus sudah selesai di tahun 2022," tutur Zita.

AYO BACA : KPK Sedang Dalami Cara Kemensos Mengadakan Bansos Covid-19 hingga Dikorupsi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar