--> -->

Denda Rp 10 Juta Mengancam Penyelenggara Sekolah Jika Melanggar Prokes

  Jumat, 25 Desember 2020   Fitria Rahmawati
ilustrasi sekolah tatap muka/ shutterstock

KOTA BEKASI, AYOJAKARTA.COM - Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro membeberkan, ada sanksi berat yang mengintai penyelenggara sekolah jika pelaksanaan sekolah tatap muka yang digelar melanggar protokol kesehatan. Paling berat, akan dikenakan denda Rp 10 juta.

Secara teknis, kata dia, sanksi tersebut akan diberikan sanksi oleh Satpol PP dan didampingi Tim Operasi Yustisi. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 36 Raperda ATHB dalam Penanganan Covid 19 yang telah disahkan DPRD Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi pada Rabu (23/12/20).

“Setiap penanggung jawab yang telah diberikan sanksi administratif Pasal 36 namun tetap melakukan pelanggaran dipidana kurungan paling lama 30 hari dan atau denda paling sebanyak Rp 10 juta,” kata Chairoman Juwono Putra, Kamis (24/12/2020).

AYO BACA : Shkodran Mustafi Semakin Dekat ke Barcelona

Selain itu, warga Kota Bekasi yang tak pakai masker saat keluar rumah terancam dikenakan sanksi protokol kesehatan berupa sanksi kurungan selama  7 hari dan atau denda sebesar Rp 100 ribu.

Chairoman Juwono Putro mengatakan, sanksi protokol kesehatan itu mengacu pada Pasal 35 tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) dalam penanganan Covid-19 yang disahkan DPRD Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi pada Rabu (22/12/2020).

“Setiap orang yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melakukan pelanggaran dipidana kurungan paling lama 7 hari dan/atau denda paling banyak Rp 100 ribu,” kata dia di Bekasi, Kamis (24/12/2020).

AYO BACA : Inter Milan Pastikan Jual Eriksen di Bursa Transfer Januari 2021

Akan tetapi, sanksi tersebut dilakukan secara bertahap. Pemkot Bekasi, kata Chairoman Juwono Putro menyatakan, sanksi yang diterapkan akan persuasif  dan memperhatikan sisi kemanusiaan.

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) dikenakan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis.

Kemudian, dapat juga diberikan sanksi kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.

“Pemberian sanksi dilakukan oleh Satpol PP dan atau didampingi oleh Tim Operasi Yustisi,” ujarnya.

Penerapan sanksi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Kota Bekasi mengutamakan pendekatan persuasif dan memperhatikan aspek kemanusiaan.

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk terus menerapkan prokes dan tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran prokes Covid-19.

AYO BACA : Arsenal Ingin Pinjam Vinicius Junior dari Real Madrid

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar