>

Lima Prioritas Diplomasi Indonesia di Tahun 2021

  Rabu, 06 Januari 2021   Icheiko Ramadhanty
Kolase Menlu Retno/ instagram

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, menyampaikan pernyataan pers tahunannya pada Rabu (6/1/2021). Dalam pernyataan tersebut, selain membeberkan prestasi dan hasil capaian politik luar negeri Indonesia, Retno juga menyampaikan lima prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2021.

Adapun, kelima prioritas tersebut antara lain membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau/pembangunan berkelanjutan, memperkuat sistem perlindungan WNI, berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia, dan terakhir adalah diplomasi bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

Dalam prioritas pertama, Retno akan berfokus pada realisasi komitmen vaksin Covid-19, baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Selain itu, Indonesia juga akan berfokus pada penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan.

“Penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan. Kemudian penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang, baik di tingkat nasional, kawasan maupun global,” sebut Retno dalam pernyataan persnya, Rabu (6/1/2021).

AYO BACA : Ini Pesan Menteri Airlangga Soal Kondisi Wabah Corona di DKI Jakarta

Lalu, dalam prioritas diplomasi yang kedua, Retno menyebut bahwa politik luar negeri Indonesia akan memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan. Dalam hal ini termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, yang utamanya kelapa sawit.

Dalam prioritas perlindungan WNI, nantinya Kementerian Luar Negeri akan membuat Integrated Data Operating Centre. Hal ini mengingat banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia yang mendapatkan perlakuan buruk.

Selain menyampaikan lima prioritas diplomasi di tahun 2021, secara khusus Retno juga membeberkan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia.

“Bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum,” tegas dia.

“Indonesia ingin mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah prinsip utama hubungan bersahabat antar negara di dunia, yang didasarkan pada Piagam PBB dan Hukum Internasional,” pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar