>

Pemkot Bogor Terbitkan Surat Edaran tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Ini Poin-Poinnya

  Senin, 11 Januari 2021   Editor
Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranata (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR TENGAH, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

PPKM tersebut menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan penyebaran Covid-19 dalam bentuk varian baru serta untuk melindungi keselamatan masyarakat di Kota Bogor.

AYO BACA : Longsor di Gunung Mas Jalur Puncak Ditutup

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menjelaskan, Pemkot Bogor telah menerbitkan Surat Edaran yang ditandatangani Wali Kota Bogor, Bima Arya pada 8 Januari 2021.

“Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa-Bali yang sangat signifikan peningkatannya," katanya, senin (11/1/2021).

AYO BACA : Minggu Depan-11-25 Januari Mulai PSBB Ketat di Jawa Bali 4 Aktivitas ini Bakal Dibatasi

Ada 7 poin dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Poin pertama, di tempat kerja dibatasi Work From Office (WFO) sebanyak 25% atau Work From Home (WFH) sebesar 75%, kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu. Maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan khusus.

Poin kedua, kegiatan pendidikan secara daring. Poin ketiga, pemenuhan kebutuhan pokok di pasar,  toko dan swalayan tetap berjalan 100%. Poin keempat, kegiatan di pusat perbelanjaan/mal dibuka pukul 08.00 WIB dan tutup 19.00 WIB,  sedangkan rumah makan dibatasi kapasitas 25% dengan jam operasional sampai pukul 22.00 WIB dengan protokol kesehatan,

Poin kelima,kegiatan konstruksi tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan. Keenam, kegiatan ibadah dibatasi kapasitas 50% dengan protokol kesehatan dan ketujuh menghentikan sementara kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan. 

Alma menegaskan, dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, Pemkot Bogor, TNI dan Polri bersama seluruh komponen instansi yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Bogor akan melakukan pengawasan ketat dengan memberlakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan kategori 5M, melalui instrumen Perwali Nomor 107 Tahun 2020.

"Penekanan kebijakan yang disampaikan Pak Bima Arya terkait penguatan protokol kesehatan 5M, yaitu Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan atau hand sanitizer, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas-interaksi sebagai strategi efektif untuk pengendalian Covid-19 di Kota Bogor," katanya.

AYO BACA : Minggu 10 Januari, Kasus Covid-19 di Kota Bogor Tembus 6.100

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar