Menang Pilkada Solo, Gibran Ditetapkan sebagai Wali Kota Terpilih 21 Januari 2021

  Kamis, 14 Januari 2021   Budi Cahyono
Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa saat jumpa pers di Posko Pemenangan di Manahan, Kota Solo, Rabu (9/12/2020). (Ayojakarta/Budi Cahyono)

SOLO, AYOJAKARTA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU Surakarta akan menetapkan Wali dan wakil wali kota terpilih dalam Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa pada 21 Januari 2021.

Penetapan tersebut akan dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Bengawan.

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini diusung PDI Perjuangan itu mendapat 86,55 persen suara dalam Pilkada 2020. Mereka unggul jauh dari pasangan independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) yang meraih 13,45 persen suara.

Komisioner KPU Solo, Kajad Pamuji Joko Waskito kepada Solopos.com mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, terkait agenda penetapan pasangan cawali-cawawali Solo.

Sebab kegiatan itu akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

"Sesuai rencana awal, penetapan cawali-cawawali terpilih Solo pada 21 Januari 2021. Tempatnya di Hotel Swissbel Solo. Kami sudah koordinasi dengan Kapolresta," terang Kajad.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 54 ayat (1) rapat pleno penetapan pasangan cawali-cawawali terpilih dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dengan dihadiri semua pasangan cawali-cawawali, partai politik pengusung dan unsur Bawaslu.

Kajad menjelaskan, sebagai bentuk penerapan prokes, jumlah orang yang akan hadir dalam rapat pleno penetapan cawali-cawawali terpilih, dibatasi.

Dengan begitu, jumlah orang yang hadir dalam rapat maksimal hanya 25 persen dari kapasitas ruangan yang digunakan. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan cawali-cawawali terpilih Solo dan menjadi surat keputusan KPU Solo.

Ihwal pemilihan waktu 21 Januari 2021 untuk penetapan cawali-cawawali terpilih lantaran batas maksimal waktu penetapannya.

Sebab saat itu tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi. MK melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan pada 18 Januari 2021.

"Jika tidak ada perubahan,"ujar dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar