>

Covid-19 Tembus Sejuta, Pemerintah Didesak Konsisten Jalankan Aturan PSBB

  Rabu, 27 Januari 2021   Aini Tartinia
ilustrasi PPKM (Ayobandung)

SENAYAN, AYOJAKARTA.COM - Pandemi Covid-19 belum hilang dari Indonesia. Bukannya mereda, kasus kian bertambah dan saat ini sudah tembus mencapai lebih dari satu juta kasus.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mendesak pemerintah untuk lebih konsisten dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Mufida menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman, terutama di perkotaan. Di Jakarta misalnya, klaster keluarga meningkat hingga 44%. Di Jawa Barat, peningkatan klaster keluarga menyebabkan meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.

Oleh karenanya, ia meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat, juga harus dilakukan dalam skala lokal sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.

"Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini diantaranya dampak dari libur natal dan tahun baru lalu dimana banyak keluarga berpergian," jelas Mufida dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021).

Selain itu, Politisi PKS ini juga mengimbau pemerintah untuk tidak membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banyak untuk masuk ke Indonesia di tengah kebijakan PPKM ini. 

Dia menilai, masih terdapat kelonggaran pembatasan dalam kebijakan PPKM ini, bahkan mobilitas penduduk masih belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten.

"Pengawasan atas pelaksanaan PPKM juga masih lemah dan kurang didukung penegakan aturan, sehingga meskipun diberlakukan PPKM, namun kondisi di masyarakat maupun di tempat kerja seperti tidak banyak perubahan," ujarnya. 

"Akibatnya, klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai pukul 20.00 WIB dari sebelumnya jam 19.00 WIB," imbuhnya.

Baginya saat ini, bukan saatnya lagi saling menyalahkan antar instansi pemerintah terkait lonjakan kasus dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 ini. Ia mencontohkan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin yang secara terbuka di media menyalahkan data Kementerian yang dipimpinnya itu tidak bisa digunakan untuk program vaksinasi.

"Sebaiknya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan secara internal dan tidak menyalahkan terbuka yang bisa menjatuhkan pekerja di Kemenkes. Demikian pula dengan metode penentuan testing yang dianggap salah pada metode tes tersebut sudah sesuai dengan kaidah Test-Tracing-Treatment, sertamenjaring orang yang OTG agar tidak menularkan yang lain," pungkasnya. 

Caption foto: Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/dok: pribadi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar