--> -->

Tak Ada Izin Resmi, Pasar Muamalah Depok Sudah Ada Sejak 2016

  Sabtu, 30 Januari 2021   Aini Tartinia
Pasar Muamalah Depok transaksi pakai dinar dan dirham (Youtube Arsip Nusantara)

DEPOK, AYOJAKARTA.COM - Pasar Muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat, ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Pasalnya, transaksi jual beli di pasar tersebut tidak menggunakan mata uang rupiah, melainkan koin dinar dan dirham.

Lurah Tanah Baru Kota Depok Zakky Fauzan melaporkan keberadaan Pasar Muamalah yang bertransaksi menggunakan koin dinar dan dirham. Laporan dibuat ke Kecamatan Beji dan Satpol PP Kota Depok.

"Adapun hasil pemantauan Kasi Pemerintahan, Bimaspol, dan Babaonsa di lokasi didapatkan keterangan, benar terdapat aktivitas tersebut," ujar Zakky dalam keterangannya yang diterima Ayojakarta, Sabtu (30/1/2021). 

Pasar Muamalah itu, lanjut Zakky, bukan baru buka tahun ini. Keberadaan pasar tersebut dapat dilacak dari riwayat digitalnya melalui berbagai pemberitaan dan publikasi sejak 2016.

Namun, diakui dia, Pasar Muamalah ini kembali disoroti baru-baru ini karena menerima transaksi dinar dan dirham. Selain kabarnya kembali viral di media sosial, aparat disebut melakukan inspeksi ke lokasi tersebut hari in

"Ke kami tidak ada izin resmi," ucapnya. 

Dia menyebut, Pasar Muamalah beroperasi setiap Minggu per dua pekan sekali di Jalan Raya Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Pasar Muamalah dibuka di sebuah ruko milik seorang warga bernama Zaim (60) dan beroperasi mulai pukul 7.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

"Yang saya ketahui untuk proses pembayaran pada transaksi jual beli dipasar Muamalah dengan menggunakan Koin Dinar dan Dirham," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Zakky mengatakan, Zaim sang pemilik ruko sempat meminta warga sekitar tak merasa terganggu dengan aktivitas Pasar Muamalah.

"Kita masih dalam masa perpanjangan PPKM dan PSBB lanjutan hingga 8 februari 2021, mohon melaporkan jika sekiranya terdapat kegiatan mencurigakan, berpotensi menimbulkan kerumunan dan tidak mengindahkan protokol kesehatan kepada bimaspol, babinsa atau pihak kelurahan," kata Zakky. 

Di samping itu, dalam menanggapi fenomena transaksi Dirham di Pasar Muamalah, Bank Indonesia menegaskan dinar, dirham, atau bentuk-bentuk lain bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

“Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. 

Pemberitaan tersebut juga dilansir oleh Kantor Berita Turki, Anadolu Agency, di link https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/dinar-dan-dirham-tak-bisa-jadi-alat-pembayaran-di-indonesia/2126036.

Erwin menegaskan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah, setiap transaksi pembayaran wajib menggunakan rupiah.

Aturan tersebut kata Erwin ada dalam UUD 1945 Pasal 23. Selain itu juga UU Mata Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1).

“BI mengingatkan untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah,” ujar dia.

 

 

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar