>

Katanya Hari Ini (15 Feb) Mulai Pendataan Calon Penerima KJP Plus & KJMU 2021, Kok Belum Ada Info?

  Senin, 15 Februari 2021   Eries Adlin
Katanya Hari Ini (15 Feb) Mulai Pendataan Calon Penerima KJP Plus & KJMU 2021, Kok Belum Ada Info?/ilustrasi

 

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemprov DKI Jakarta bersiap mengucurkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap 1 tahun 2021.

Menurut rencana, pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2021 akan dimulai pada Senin 15 Februari 2021.

“Kami harapkan nanti di akhir Maret dan selesainya proses, sehingga April proses pencairan dan awal Mei target kami mudah-mudahan kita cairkan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021 ini,” ujar Yanto, Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam siaran Radio Disdik DKI, Rabu (3/2/2021).

Namun, sampai saat ini, Ayojakarta belum mendapatkan informasi lanjutan tentang rencana pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2021.

Berikut ini rincian mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021 berdasarkan penjelasan Kepala UPT P4OP Disdik DKI:

Langkah pertama (15 Februari hingga 19 Februari)

- Pemadanan data

Langkah kedua (22 Februari hingga 10 Maret)

- Verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah,

- Pengumuman calon peneirma yang memenuhi kriteria,

- Bagi siswa yang tidak terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/DTKS daerah dapat menghubungi Pusdatin Jamsos DKI sesuai kelurahan tempat tingal melalui http://bit.ly/pusdatinjamsosdki

Langkah ketiga (15 Maret hingga 17 Maret)

- Verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas

Langkah keempat (18 Maret hingga 31 Maret)

- Penetapan penerima melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta

Berikut besaran ini dana KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021 bagi peserta didik yang menerima dana bantuan tersebut. Catatannya, KJP Plus bisa ditarik tunai maksimal Rp100ribu per bulan di ATM Bank DKI dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara nontunai.

SD/MI/SLB

a. Besaran dana per bulan: Rp250 ribu

b. Dana yang bisa dibelanjakan perbulan: Rp135 ribu

c. Dana berkala per bulan: Rp115 ribu

d. SPP untuk sekolah swasta per bulan: Rp130 ribu

SMP/MTs/SMPLB

a. Besaran dana per bulan: Rp300 ribu

b. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan: Rp185 ribu

c. Dana berkala per bulan: Rp115 ribu

d. SPP untuk sekolah swasta per bulan: Rp170 ribu

SMA/MA/SMALB

a. Besaran dana per bulan: Rp420 ribu

b. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan: Rp235 ribu

c. Dana berkala per bulan: Rp185 ribu

d. SPP untuk sekolah swasta per bulan: Rp290 ribu

SMK

a. Besaran dana per bulan: Rp450 ribu

b. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan: Rp235 ribu

c. Dana berkala per bulan: Rp215 ribu

d. SPP untuk sekolah swasta per bulan: Rp240 ribu

PKBM

a. Besaran dana per bulan: Rp300 ribu

b. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan: Rp185 ribu

c. Dana berkala per bulan: Rp115 ribu

LKP

a. Besaran dana per bulan: Rp1,8 juta per semester

b. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan: Rp185 ribu

Salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait dengan pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2021 adalah bagaimana dengan murid yang Namanya belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?

Pada kesempatan yang sama, Yanto mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dan meminta kepada Pusdatin Jamsos DKI untuk menyelesaikan update-an terbaru DTKS, terutama untuk nama yang pada tahap sebelumnya tidak diterima atau tak masuk sebagai penerima KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kami terus mendorong Pusdatin Jamsos DKI untuk terus lakukan proses verifikasi tersebut sehingga data selesai terupdate sebelum 15 Februari nanti,” ujar Yanto dalam siaran Radio Disdik DKI, Rabu (3 Februari 2021).

Sumber data KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021 ini terdiri dari tujuh kelompok, yaitu:

1. Pusdatin Jamsos Dinsos untuk DTKS dan atau DTKS daerah

2. Dinas Sosial untuk data anak panti

3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk data anak pekerja atau buruh

4. DInas Perhubungan untuk data anak dari pengemudi Jaklingko

5. Pusdatikomdik untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah

6. Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidikan madrasah

7. Penerima existing

“Itu sumber data yang kita jadikan dasar untuk penetapan penerima KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021. Jadi, kalau dulu sekolah harus repot-repot ke lapangan dan menentukan layak atau tidaknya calon penerima, kalau sekarang kami gunakan sumber data nomor 1 sampai nomor 4 untuk terkait kelayakannya,” kata Yanto.

Ada dua kategori untuk mendaftar KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021, yaitu umum dan Kartu Pekerja/JakLingko. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan diri sebagai calon penerima:

Kategori Umum

- Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal;

- Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub);

- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

- Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.

Kategori Kartu Pekerja/JakLingko

- Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal;

- Memiliki Kartu Pekerja/Jaklingko;

- Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar