>

Anggota Komisi B DPRD DKI Minta KPK Soroti Anggaran Sarana Jaya Rp3,3 Triliun

  Senin, 08 Maret 2021   Aini Tartinia
ilustrasi Gedung KPK (dok)

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Eneng Malianasari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pengadaan tanah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk program rumah DP 0 rupiah.

Dugaan korupsi yang terjadi dalam program pada tahun 2019 itu, diduga nilai kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Eneng membeberkan, PSI mencatat dari 2019  hingga 2021 Pemprov DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp3,3 triliun. Rinciannya, APBD 2019 sebesar Rp1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp900 miliar, dan APBD 2021 Rp1 triliun. 

AYO BACA : Program DP 0 Rupiah Andalan Anies, KPK Cium Dugaan Korupsi

“Dari Rp3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” kata Eneng di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Di dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, lanjut Eneng, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya. Misal, dirinya mempertanyakan apakah luas tanah sudah sesuai analisa kebutuhan atau hanya sekadar membeli tanah. Kemudian untuk menghemat anggaran, ia juga menyinggung apakah rusun DP 0 rupiah dapat dibangun di tanah yang telah dikuasai Pemprov DKI atau tidak.

AYO BACA : Kasus Mafia Migas, KPK Panggil Pejabat Bank Indonesia Pungky Wibowo

“Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” ujar Eneng.

Menurutnya, anggaran pengadaan tanah memang agak rawan. Pasalnya, nilai anggarannya sangat fantastis mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tetapi proses pengadaan tidak terbuka dan transparan. Ia mencontohkan, mulai dari penetapan lokasi, penunjukkan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga dilakukan secara tertutup dan offline.

“Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” ucap Eneng.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di dalam program rumah DP 0 rupiah sebanyak 232.214 unit. Namun, hingga kini realisasi masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai 1%. Hal ini dinilai ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal layak.

“Ini adalah peringatan keras bagi pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran. PSI mendukung langkah-langkah KPK untuk membongkar kasus ini hingga tuntas dan melakukan tindakan tegas bagi semua pihak yang merugikan negara,” pungkasnya.

AYO BACA : Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Anies Nonaktifkan Yoory C Pinontoan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar