>

Kini Syarat Kepemilikan Rumah DP 0 Rupiah Batasnya sampai Rp14,8 Juta, Kok Bisa?

  Rabu, 17 Maret 2021   Aini Tartinia
Kini Syarat Kepemilikan Rumah DP 0 Rupiah Batasnya sampai Rp14,8 Juta, Kok Bisa? (Ilustrasi/ Pixabay)

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Skema kepemilikan rumah DP 0 rupiah yang semula hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp7 juta, berubah menjadi Rp14,8 juta per bulan. 

Perubahan tersebut, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) No.588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan," tulis Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kutipan kesatu.

Dengan adanya regulasi itu, batasan maksimum gaji untuk memperoleh rumah DP 0 rupiah sebesar Rp7 juta otomatis dicabut. Adapun payung hukum sebelumnya berupa Kepgub No.855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Rumusan batasan penghasilan tertinggi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sama dengan tiga kali nilai angsuran, atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial," ujar Anies.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dki Jakarta Sarjoko mengatakan telah menerima arahan langsung dari Pemprov DKI yakni Gubernur DKI Jakarta bentuk menaikkan taraf gaji dalam pengajuan rumah bersubsidi DP 0 persen.

"Menurut hemat saya kami sudah mendapat mandatori langsung dari Bapak Anies Baswedan untuk memperluas target pasar, sehingga meningkatkan syarat dari pengajuan DP 0% kepada seseorang yang memiliki gaji diatas Rp 14 juta dari sebelumnya Rp7 juta," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dki Jakarta Sarjoko kepada wartawan, Selasa(16/3/2021).

Sarjoko juga menjelaskan perihal target pembangunan yang sudah dirancang oleh Pemprov DKI kedepannya yakni ada sekitar 10.460 unit rumah yang bakal dilepas ke pasaran untuk bisa dimiliki oleh para pekerja.

Jadi, bila ditarik pada proporsi keberadaan unit rumah terjadi pengurangan jumlah yang signifikan dari proyeksi sebelumnya, yakni 332.214 unit rumah.

"Kita lakukan penyesuaian karena pandemi Covid-19. Jadi ada perubahan target dari sebelumnya, kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta terjadi koreksi, ini memang dikarenakan ada imbas penyusutan sedikit," pungkas Sarjoko.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar