>

Larangan Mudik Lebaran, Pengamat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Supir & Penyedia Jasa Angkutan

  Minggu, 28 Maret 2021   Yogi Faisal
Larangan Mudik Lebaran, Pengamat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Supir & Penyedia Jasa Angkutan/ayobandung

 

CIBINONG, AYOJAKARTA.COM -- Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah, agar lebih memperhatikan nasib para pelaku usaha penyedia jasa transportasi. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah, yang melarang masyarakat melakukan mudik lebaran pada tahun ini.

Menurutnya, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran, pelaku usaha penyedia jasa transportasi menjadi kelompok yang paling terkena dampak kebijakan tersebut.

Terlebih lagi pada tahun kemarin, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan organisasi angkutan darat (Organda), tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu. Hal itu diperparah dengan tidak adanya satupun instansi pemerintah, yang memiliki data base valid pengemudi transportasi umum.

"Berkaca dari tahun lalu saja, supir angkutan umum dan bus menjadi orang-orang yang paling terkena dampaknya. Maka dari itu, pada tahun ini, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, harus dibarengi dengan perhatian kepada para supir," katanya, Minggu (28 Maret 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan, bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang cukup parah terkena imbas covid-19.

Hal tersebut ditandai dengan menurunnya angka rata-rata penumpang lebih dari 65 persen di setiap harinya, jika dibandingkan hari biasa sebelum covid-19.

"Sejumlah rekomendasi sudah diberikan agar bisnis transportasi umum darat tidak terpuruk ke titik nadir. Apakah rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan pemerintah?" ketusnya.

Dirinya berharap, munculnya larangan mudik lebaran pada tahun ini, harus dibarengi dengan pemberian bantuan kepada pelaku penyedia jasa transportasi.

"Sangat diperlukan upaya gotong royong dari semua instansi pemerintah pusat hingga daerah, untuk memberikan bantuan terhadap bisnis transportasi umum darat. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan bisnis transportasi," tutupnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar