--> -->

7 Bantuan PKH Tahap Kedua Siap Meluncur Lagi April

  Senin, 29 Maret 2021   Eries Adlin
7 Bantuan PKH Tahap Kedua Siap Meluncur Lagi April (ilustrasi)/republika/prayogi

 

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah pada Januari lalu meluncurkan bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat kurang mampu.

Tahap pertama bantuan PKH, seperti dilansir Ayojakarta pada  9 Februari lalu, sudah cair pada Januari 2021. Menurut rencana, bantuan tahap kedua kembali disalurkan pada April 2021. Tahap ketiga akan diberikan pada bulan Juli 2021. Dan tahap keempat akan diberikan pada bulan Oktober 2021.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi peserta PKH 2021, caranya adalah dengan melapor ke aparat desa atau kelurahan untuk didaftarkan menjadi peserta PKH yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Besaran dana bantuan PKH 2021 diklasifikasikan seperti berikut ini:

  1. Ibu hamil/nifas akan mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000/bulan.
  2. Anak usia dini 0-6 tahun akan mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000/bulan.
  3. Para penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp200.000/bulan.
  4. Dan lanjut usia akan mendapatkan Rp200.000/bulan.
  5. Selain itu, pendidikan anak SD/Sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp75.000 bulan/bulan.
  6.  Pendidikan anak SMP/Sederajat mendapatkan Rp125.000/bulan.
  7. Dan pendidikan anak SMA/Sederajat mendapatkan Rp166.000/bulan.

Bantuan dana yang akan diberikan tersebut, maksimal untuk 4 orang dalam satu keluarga penerima bantuan. Peserta PKH 2021 harus masuk ke dalam kategori keluarga kurang mampu, keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Cara Cek Penerima Bansos PKH 2021:

Bagi Anda yang telah terdaftar menjadi peserta PKH DTKS Kemensos, maka Anda bisa melakukan cek penerima bansos Program Keluarga Harapan 2021 dengan cara sebagai berikut ini:

  • Pertama, masuk ke laman https://dtks.kemensos.go.id/ atau klik di sini. Lihat bagian Pencarian Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), di sebelah kiri atas, lalu pilih ID (dapat menggunakan ID NIK, ID DTKS, atau nomor PBI JK/KIS).

  • Masukkan Nomor sesuai ID yang telah dipilih (Nomor NIK, Nomor DTKS, atau Nomor PBI JK/KIS).

  • Masukan Nama (Nama sesuai KTP untuk ID NIK, Nama ART untuk ID DTKS, Nama Peserta untuk PBI JK/KIS). Ketik ulang kode Captcha pada tampilan, kemudian klik Cari. Setelah itu, Anda dapat melihat apakah Anda termasuk ke dalam daftar peserta DTKS, dan berhak menerima bansos PKH.

Jika Anda ingin mengecek keterdaftaran secara langsung, dapat mengunjungi Dinsos Kabupaten/Kota mengenai ketersediaan data. Dalam keterangannya, Kemensos menjelaskan program PKH sendiri dianggarkan sebesar Rp28,709 triliun dengan sasaran 10 juta keluarga. Ini disalurkan pada Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sementara itu, selama Maret 2021, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan akumulasi sebanyak 10.496.185 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan rincian penyaluran pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM dan 25 Maret sebanyak 5.993.734 KPM

Proses penyaluran bantuan tahap selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pada 29 Maret sebanyak 4 juta KPM dan 30 Maret sebanyak 3 juta KPM.

“Total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama, dikutip dari laman Kemensos, Minggu (28/03/2021).

Seperti diketahui, terdapat tiga Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Januari lalu, yaitu Bantuan BPNT dengan target 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM.

Kemensos telah dan terus melanjutkan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tersebut. Bansos diberikan kepada KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, beberapa waktu lalu, mengatakan pemerintah terus dan tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bansos.

Percepatan itu dimungkinkan atas bantuan dan dukungan Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda) yaitu pemerintah provinsi (pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota.

“Tentu saja, bagi pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota yang telah memperbaiki data dan mempercepat proses pemadanan NIK,” ujar Asep.

Sepanjang Maret 2021 tercatat sebanyak sekitar 11,75 juta data dari 509 kabupaten/kota yang telah diperbaiki dan dipadankan data. Pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran.

Selain itu, Kemensos terus melakukan upaya menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri dan pemprov serta pemda kabupaten/kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data, sehingga pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ke depan bisa terselenggara menjadi lebih baik lagi.”

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar