>

Begini Kesiapan Kabupaten Bogor Hadapi Belajar Tatap Muka

  Selasa, 30 Maret 2021   Yogi Faisal
Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, saat melakukan kunjungan ke SDIT Al Fatih di Kampung Muara, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor/Diskominfo Kabupaten Bogor

 

BOGOR TENGAH, AYOJAKARTA.COM - Pemerintah sudah merilis Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Secara umum, sekolah-sekolah di wilayah diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka PTM, setelah semua guru dan civitas sekolah selesai divaksin.

"Kalau guru dan semua pihak sekolah sudah divaksin, pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan PTM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ayobogor, Selasa (30 Maret 2021).

Menurut Mendikbud, kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut perlu dipenuhi, karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru. PTM terbatas dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas.

"Kepala satuan pendidikan, pemda, kantor dan/atau kanwil Kemenag wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas. Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, para pemangku wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan," tegasnya.

Kepada kepala satuan pendidikan, Mendikbud mengimbau agar secara konsisten memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan.

"Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan dinas kesehatan, harus memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan. Jika ditemukan kasus konfirmasi positif, hentikan segera PTM," tutupnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Atis Tardiana mengatakan secara umum PTM di Kabupaten Bogor sudah mulai diberlakukan dengan konsep uji coba. Pemberlakuan ujicoba PTM dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

Setidaknya, ada 170 sekolah yang sudah mulai menggelar PTM di hari ini. "170 sekolah ini terdiri dari berbagai jenjang di setiap kecamatan. Jadi SMA, SMP, SD, MA, MTS, MI masing-masing satu di setiap kecamatan," ujarnya.

Pada intinya, ada empat hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan PTM. Pertama kesiapan sekolah, kedua kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan, ketiga izin dari orang tua dan komite, keempat izin dari pemerintah daerah. Jadi ini harus dipenuhi demi memutus potensi penyebaran covid-19.

Atis juga meminta kepada pihak sekolah untuk memastikan betul peserta didiknya. Ia juga meminta agar semua peserta didik harus dipastikan langsung pulang ke rumah, usai menjalani PTM.

"Anak-anak juga diharuskan langsung pulang ke rumah setelah dari sekolah, ini semua demi menjaga agar peserta didik tidak adabyang terpapar covid-19," pintanya.

Dia juga tak segan untuk mencabut izin PTM bagi sekolah, jika kedapatan kasus positif covid-19 di sekolah. "Kalau ada kasus positif covid-19 di satuan pendidikan, maka PTM akan kami hentikan dan pembelajaran harus daring lagi," tutupnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar