>

Indikator Tata Kelola Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta Turun

  Selasa, 06 April 2021   Aini Tartinia
Anies Baswedan (Republika)

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan, pencapaian indikator tata kelola pemerintahan daerah oleh Pemprov DKI pada 2020 menurun dibandingkan 2019.

Alex menuturkan, terjadi penurunan dari 91% pada 2019 menjadi 76% pada 2020. Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Pola Balaikota Jakarta, Senin, (5/4/2021). 

Alex menyampaikan, ada 7 indikator yang menjadi area intervensi dalam tata kelola pemerintahan daerah di DKI Jakarta, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset atau Barang Milik Daerah (BMD). Dia menyebut, ketujuh fokus area ini tercakup dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).

"Terdapat tiga area intervensi yang perlu mendapatkan perhatian Pemprov DKI, yakni PBJ, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah," kata Alex. 

Terkait PBJ, sambung Alex, Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan perhatian serius, karena mayoritas kasus korupsi di pemerintah daerah, berkaitan erat dengan PBJ.

Dia mencontohkan, berdasarkan temuan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Digital Velvet System Tahun Anggaran 2013 oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan potensi kemahalan harga sebesar Rp12,23 Miliar.

"Atas kondisi itu, putusan Peninjauan Kembali (PK) pada 2 Desember 2019 memerintahkan Pemprov DKI Jakarta membayar nilai kontrak pengadaan sebesar Rp47,8 miliar ditambah bunga sebesar 1,08% setiap bulannya, dan membayar kerugian atas kehilangan potensi keuntungan akibat keterlambatan pembayaran kontrak sebesar Rp2 miliar," ucap Alex.

Sedangkan, terkait optimalisasi pajak daerah, Alex meminta Pemprov DKI Jakarta mendorong penagihan piutang pajak secara intensif dan jika perlu bekerja sama dengan pihak lain.

Alex juga menyoroti rendahnya upaya sertifikasi aset di DKI Jakarta dibandingkan jumlah tanah yang dimilikinya. Menurut Alex, total aset tanah Pemprov DKI Jakarta mencapai 6.890 bidang, di mana jumlah tanah yang telah bersertifikat di awal 2020 sebanyak 3.368 bidang atau baru 48,88 persen.

Alex mendorong Pemprov DKI Jakarta meningkatkan upaya sertifikasi aset secara signifikan. Dia meminta, kejadian penyimpangan terkait masalah tanah tidak terjadi lagi di DKI Jakarta, seperti tanah di wilayah Cengkareng dan tanah milik Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya tidak lagi terjadi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan rekomendasi KPK terkait program pencegahan korupsi terintegrasi di wilayahnya. Anies menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi KPK, dan akan berusaha melakukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian MCP 2021 agar lebih tinggi dari pencapaian MCP 2020.

"Meminta KPK mengawal dan bersinergi dengan pihaknya dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan di internal Pemprov DKI Jakarta," tandas Anies.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar