>

Kapolri Larang Media Siarkan Tindakan Kepolisian yang Tampilkan Arogansi dan Kekerasan

  Selasa, 06 April 2021   Fichri Hakiim
Ilustrasi
 

KEBAYORANBARU, AYOJAKARTA.COM -- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram berkenaan dengan peliputan media massa di lingkungan Polri. Telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri.

Telegram tersebut ditujukan untuk para Kapolda dan Kabid Humas pertanggal 5 April 202. Dalam isi telegram tersebut, salah satunya, Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi serta kekerasan.

"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," isi Telegram Kapolri tersebut.

Kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disajikan. Kemudian, kegiatan rekonstruksi juga dilarang ditayangkan secara terperinci.

Tak hanya itu, Kapolri juga meminta media tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual. Media massa juga harus menyamarkan gambar wajah dan identitas korban dan keluarga kejahatan seksual, juga para pelaku.

"Media tidak menayangkan secara eksplisit dan rinci mengenai adegan bunuh diri serta identitas pelaku. Termasuk, tidak menayangkan adegan tawuran secara detail serta berulang-ulang," jelasnya. 

Kemudian, Kapolri juga meminta agar tidak mengikutsertakan media dalam penangkapan pelaku kejahatan dan tidak boleh disiarkan secara langsung. Pembuatan dan pengaktifan bahan peledak juga tidak boleh ditampilkan di media secara rinci.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono membenarkan adanya penerbitan telegram tersebut. Kata dia, penerbitan telegram dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polri.

"Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik ke depan," ujar Rusdi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar