>

Klaster Perkantoran Meningkat Akibat Pengawasan Prokes Turun? Ini Kata Disnakertrans

  Selasa, 27 April 2021   Aini Tartinia
Ilustrasi (Pixabay)

GAMBIR, AYOJAKARTA - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta belum memiliki data pasti terkait kepatuhan perkantoran terhadap aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM), misalnya aturan pembatasan jumlah pegawai yang harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 50%.

Adanya peningkatan jumlah klaster Covid-19 di perkantoran yang diduga sebagai dampak langsung dari pelanggaran kapasitas maksimal itu pun harus diteliti lebih dalam.

"Terkait masalah sebab musababnya memang harus ada penelitian lebih detail. Namun, institusi kita melakukan pengawasan," kata Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa 27 April 2021.

Andri menegaskan, pihaknya tetap melakukan pengawasan secara maksimal terhadap protokol kesehatan di perkantoran tersebut.

"Oleh karenanya, sebenarnya kami setiap hari melakukan pengawasan terus, karena selama pelaksanaan WFH PSBB ketat, transisi, sampai dengan PPKM kami melakukan pengawasan," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya kewalahan dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan di kantor-kantor terlebih saat ini dalam suasana Ramadan. Terlebih, Disnakertrans juga bertanggung jawab menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya gelombang PHK dan soal pencairan tunjangan hari raya (THR).

"Jadi memang konsentrasinya kami terbagi dua. Satu sebagian kami lakukan pengawasan di lapangan, sebagian lagi kami menindaklanjuti pengaduan para pekerja yang tadi saya sampaikan," jelasnya. 

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah kasus Covid-19 dari klaster perkantoran naik dalam sepekan terakhir. Data kenaikan kasus ini diunggah dalam akun resmi Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta pada Sabtu 24 April 2021 lalu. 

Pada 5 hingga 11 April 2021 muncul sebanyak 157 kasus baru dari 78 perkantoran. Angka ini melonjak hampir tiga kali lipat pada pekan berikutnya yakni periode 12 hingga 18 April 2021 dengan munculnya 425 kasus dari 117 perkantoran.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar