>

Mulai Berlaku, Ini Prosedur dan Persyaratan Pembuatan SIKM Jakarta

  Kamis, 06 Mei 2021   Aini Tartinia
Ilustrasi/ Istimewa

TEBET, AYOJAKARTA - Aturan terkait pemberian Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta resmi ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI. Aturan tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.569 Tahun 2021.

Pemakaian SIKM ini berlaku selama masa larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan prosedur pemberian SIKM tersebut. Pertama, SIKM diterbitkan paling lama dua hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan berlaku selama masa larangan mudik lebaran Idulfitri 2021.

“Kedua, pemegang SIKM selama melakukan perjalanan kepentingan untuk nonmudik harus membawa hasil PCR (Polymerase Chain Reaction) atau Swab Antigen atau GeNose yang menyatakan negatif dari Covid-19. Adapun, sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 1×24 jam,” kata Anies dalam siaran pers Pemprov DKI, Kamis 6 Mei 2021.

Berdasarkan aturan, SIKM hanya diberikan kepada perorangan yang melakukan perjalanan untuk kepentingan non-mudik yang terdiri dari 4 kategori. Kategori 1 untuk kunjungan keluarga yang sakit. Sementara kategori 2, untuk kunjungan duka anggota keluarga meninggal.

Kemudian kategori 3, untuk ibu hamil yang didampingi oleh satu orang keluarga. Dan kategori 4, untuk kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak dua orang.

Bagi pemohon yang masuk dalam salah satu dari empat kategori tadi bisa membuka https://jakevo.jakarta.go.id dan mengunggah persyaratan.

Kemudian, Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kelurahan akan melakukan verifikasi berkas. Setelah berkas dinyatakan valid, maka segera diterbitkan SIKM yang ditandatangani secara elektronik oleh Lurah. Pemohon bisa mengunduh SIKM itu di https://jakevo.jakarta.go.id.

Berikut ini syarat lengkap yang harus diunggah oleh pemohon SIKM, seperti yang ditetapkan Pemprov DKI.

1. Kunjungan keluarga sakit:
a. KTP pemohon
b. Surat keterangan sakit bagi keluarga yang dikunjungi di fasilitas kesehatan setempat; dan
c. Surat pernyataan bermaterai Rp10.000 dari pemohon yang menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang dikunjungi.

2. Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal:
a. KTP pemohon
b. Surat keterangan kematian dari puskesmas/rumah sakit atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa setempat; dan
c. Surat pernyataan bermaterai Rp10.000 dari pemohon yang menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang meninggal.

3. Ibu hamil/bersalin:
a. KTP pemohon; dan
b. Surat keterangan hamil/bersalin dari fasilitas kesehatan.

4. Pendamping ibu hamil/bersalin:
a. KTP pemohon;
b. Surat keterangan hamil/persalinan dari Fasilitas Kesehatan;
c. Surat pernyataan bermaterai Rp10.000 dari pemohon yang menyatakan hubungan suami, keluarga, atau kekerabatan dengan ibu hamil/bersalin.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar