Kaitkan Anies dengan Kasus Korupsi Lahan Munjul, TGUPP DKI: Gak Nyambung!

  Minggu, 30 Mei 2021   Aini Tartinia
Kaitkan Anies dengan Kasus Korupsi Lahan Munjul, TGUPP DKI: Gak Nyambung! (ilustrasi)/pixabay

TEBET, AYOJAKARTA - Pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi lahan Munjul untuk program rumah DP 0% yang menjerat Dirut PD Sarana Jaya cukup kencang berhembus. 

Belakangan pemberitaan mulai mengarah kepada Gubernur DKI, Jakarta Anies Baswedan, yang dituding terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Pasalnya, Sarana Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. 

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak Ujiyati merasa heran dengan pemberitaan tersebut. Menurutnya, aneh jika kasus yang membelit salah satu Direktur BUMD lalu dihubungkan dengan Anies. 

"Aneh saja ada yang mencoba membuat framming negatif, menyeret Anis dalam kasus korupsi itu," kata Tatak dalam cuitan di akun Twitter @tatakujiyati, Minggu 30 Mei 2021.

Tatak lantas menjelaskan posisi BUMD di pemerintahan. Menurut dia, meski dimiliki Pemprov DKI, BUMD tidak dikelola langsung oleh pemerintah. Sama dengan BUMN di tingkat nasional, BUMD juga memiliki manajemen, tata aturan, dan laporan keuangan terpisah dari pemerintah. 

Dalam tubuh BUMD dan BUMN memang ada dana APBD dan APBN yang dititipkan sebagai penyertaan modal. Namun, segala keputusan terhadap penggunaan dana diambil secara mandiri berdasarkan Aturan perusahaan BUMD maupun BUMD itu sendiri. 

Sehingga, Tatak menilai menyeret nama Anies dalam pusaran kasus korupsi lahan Munjul yang menjerat Dirut PD Sarana Jaya tidak nyambung sama sekali. 

"Aneh menyeret Anies dalam kasus korupsi di BUMD Sarana Jaya. Jaka sembung naik ojek, enggak nyambung jek," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tatak juga membandingkan praktik korupsi yang terjadi di tataran kementerian atau BUMN. Dalam kasus-kasus itu, tidak ada yang mengaitkannya dengan Presiden. Fakta itu berbeda dengan korupsi di Sarana Jaya yang langsung dikaitkan dengan Gubernur Anies. 

"Jika ada korupsi di BUMN tak ada yang menuduh Presiden terlibat bukan? Seharusnya begitu pula jika ada kasus korupsi di BUMD, Kepala Daerah tak terlibat. Kecuali ada bukti lain ya," katanya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar