--> -->

Membenahi Dunia Vokasi

  Selasa, 08 Juni 2021   Eries Adlin
Sejumlah siswa menguji coba lampu sein untuk mobil dan mesin sepeda motor di Ruang Praktik dan Laboratorium Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di SMK Prakarya Internasional (SMK-PI), Jalan Pelindung Hewan, Kota Bandung (ilustrasi)/ayobandung/irfan al faritsi,

AYOJAKARTA – PERNAH membayangkan bagaimana Indonesia pada tahun 2045? Masa itu persis berselang 100 tahun dari Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks Proklamasi.

Sulit ya? Kalau jawaban Anda iya, berarti kita sama. Jelas tidak mudah membayangkan apa yang akan terjadi pada masa sekitar seperempat abad dari sekarang. Wong dalam hitungan satu dekade saja perubahan yang terjadi di masyarakat begitu drastis.

Lihat saja bagaimana Internet dan sederet platform media sosial mengubah perilaku manusia modern. Belum lagi kalau kita berbicara dampak dari pandemi coronavirus disease yang dimulai pada 2019 alias Covid-19 terhadap kehidupan di muka Bumi. Istilah new normal menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar.

Salah satu faktor utama yang memacu dinamika bergulir begitu cepat dan mengubah raut peradaban secara ekstrem adalah ilmu pengetahuan dan sains dengan teknologi sebagai ‘anak kandung’-nya. Belakangan, muncul istilah Revolusi Industri 4.0. Namanya juga revolusi, perubahan yang disebabkan pasti drastis sifatnya.

Ada dua kata kunci dalam perubahan secara cepat dan drastis di dunia industri itu. Pertama, otomatisasi. Kedua, penggunaan teknologi siber secara masif. Kolaborasi dua keyword itu membuat pada masa mendatang—sekarang bahkan kecenderungan itu sudah jelas terlihat—banyak pekerjaan yang semula ditangani oleh manusia bakal digantikan oleh mesin. Digitalisasi sudah menjadi sebuah tuntutan zaman.

Keterampilan tenaga kerja pun, mau tidak mau, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di dunia industri dan dunia kerja. Siapa yang tidak siap, baik di tingkat individual maupun organisasi, pasti tergilas oleh zaman!

Lantas bagaimana Indonesia menyambut 100 tahun kemerdekaan itu dari sisi kesiapan tenaga kerja. Bagaimana sumber daya manusia kita? Apa yang mutlak dibenahi dan dipersiapkan?

Transformasi Struktural

Pemerintah telah menyusun strategi jangka panjang menyambut 100 tahun kemerdekaan dengan tagline Visi Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, upaya untuk mewujudkan cita-cita luhur itu membutuhkan langkah yang ‘tidak biasa-biasa saja’. Pasalnya, dinamika eksternal yang terjadi—apalagi dipicu oleh Revolusi Industri 4.0—bukan juga sesuatu yang ‘biasa-biasa saja’.

Dinamika yang ‘tidak biasa-biasa’ itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan menyiapkan sederet rencana mengubah secara fundamental struktur perekonomian nasional. Tanpa bermaksud mengecilkan bidang lain, transformasi struktural di bidang ekonomi adalah faktor penentu keberhasilan pencapaian target-target dalam Visi Indonesia 2045.

Namun, apakah tranformasi struktural perekonomian nasional sudah mengakomodasi dengan ‘baik dan benar’ rencana peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia?

Kalau di atas kertas sih, jawabannya tentu sudah. Buktinya tak sedikit kebijakan yang telah diterbitkan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan hal itu.

Pertanyaan lanjutan adalah apakah selama ini sudah terlihat perubahan signifkan yang dihasilkan? Sayangnya, jawabannya adalah belum bahkan tidak!

Kenyataan ini tentu patut mendapatkan perhatian para pengambil keputusan apalagi kalau dikaitkan dengan dinamika di dunia industri dengan Revolusi Industri 4.0-nya. Wajib hukumnya melakukan transformasi struktural di bidang penyiapan tenaga kerja secara segera. As soon as possible.

Pasalnya, otomatisasi dan penggunaan teknologi siber secara masif pada era Revolusi Industri 4.0 menuntut kualifikasi tenaga kerja yang jauh berbeda—terutama dari sisi keterampilan—dibandingkan dengan saat ini, apalagi masa lalu. Riset konsultan papan atas dunia, McKinsey and Company, yang dirilis pada September 2019 menyebutkan dengan jelas tentang hal itu.

Keterampilan baru akan dibutuhkan pada era otomatisasi. Bukan cuma keterampilan teknologi, tetapi juga keterampilan sosial, emosional dan kognitif yang lebih tinggi seperti kreativitas dan pemecahan masalah tingkat lanjut.

Demikian antara lain butir kesimpulan yang dimuat McKinsey dalam riset bertajuk Automation and the future of work in Indonesia: Jobs lost, jobs gained, jobs changed. Kesimpulan itu masih dilanjutkan dengan paragraf di bawah ini:

Lulusan pendidikan menengah Indonesia akan menyaksikan perubahan besar di dunia kerja hingga 2030. Para lulusan perguruan tinggi atau pendidikan lanjutan memiliki peluang besar pada era tersebut. Hal ini merupakan tantangan penting bagi sektor pendidikan nasional.”

Dalam bab kedua bertema The promise and challenges of automation for Indonesia, riset McKinsey menyatakan: Perubahan ini (otomatisasi) menjadi tantangan bagi (dunia) pendidikan dan pelatihan tenaga kerja saat ini (untuk mengembangkan) model dan pendekatan bisnis yang mampu membangun keterampilan.”

Sebagai upaya antisipasi dinamika di dunia industri, Pemerintah tengah menyusun sederet langkah untuk melakukan transformasi sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan (technical vocational education and training/ TVET) nasional. Pengelolaan pendidikan vokasi menjadi penting karena kontribusinya yang besar dalam angkatan kerja setiap tahun.

Kantor Kemenko Perekonomian bersama lembaga terkait, dibantu Pemerintah Jerman yang sudah terkenal dengan keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, saat ini tengah menyusun strategi nasional dan peta jalan (roadmap) menyangkut sistem TVET.

Keberadaan dua policy jangka menengah sampai jangka panjang itu tentu amat penting sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan. Pada akhirnya, output yang dihasilkan dari sistem TVET akan mampu berdapatasi dengan perkembangan teknologi yang cepat seperti saat ini.

Peta jalan dan strategi nasional juga menjadi penting untuk menyelaraskan aneka kepentingan dan kebijakan dari para stakeholder yang terkait dengan TVET. Nuansa egosektoral masih kental di negeri ini sehingga perlu kerangka regulasi yang kuat untuk meminimalisasi.

Kita tahu para pemangku kepentingan di bidang ini antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas.

Setelah itu ada pemerintah daerah di berbagai tingkat, dunia usaha dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta tentunya para siswa dan tenaga kerja.

Kondisi Faktual

Potret sistem TVET dapat dilihat dari lansekap pengelolaan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berjalan saat ini. Kenapa begitu? Alasannya adalah SMK menjadi penyumbang terbesar dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Memang ada lembaga lain yang terkait yakni politeknik dan balai latihan kerja. Namun jumlah orang yang terlibat jauh di bawah siswa yang belajar di SMK.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan sampai dengan 2021 jumlah BLK komunitas tercatat sebanyak 2.127 lembaga, tersebar dari Aceh sampai Papua. Sementara itu, sampai dengan 2019, jumlah politeknik yang ada di Indonesia mencapai 304 lembaga. Kalaupun bertambah pada 2020, tentu angkanya tidak jauh berbeda.

Coba bandingkan dengan profil SMK. Berdasarkan data Kemendikbud-Ristek tahun ajaran 2020/2021, jumlah SMK di Indonesia mencapai 14.078 sekolah. Terdiri dari 3.629 SMK negeri (25,78%) dan 10.449 SMK swasta (74,22%). Lulusan yang dihasilkan sebanyak 1.632.272 juta orang dengan rincian sebanyak 702.517 orang (43,04%) berasal dari SMK negeri dan 929.755 orang (56,96%) dari SMK swasta.

Melihat statistik tersebut tentu bisa disimpulkan bahwa minat orang tua—dengan berbagai pertimbangan—untuk menyekolahkan anaknya di SMK begitu tinggi. Namun, potensi besar tersebut malah dapat menjadi bom waktu kalau melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka pengangguran.

Menurut BPS, pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Dari total penduduk yang menganggur, jumlah paling dominan adalah lulusan SMK dengan kontribusi sebesar 11,45% atau lebih dari 1 juta orang.

Yang patut menjadi perhatian pula, pola seperti itu sama dengan tahun sebelumnya di mana lulusan SMK yang menganggur mencapai 8,49% dari total angka pengangguran—paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain.

Belum Link and Match

Tentu tidak berlebihan apabila dari statistik BPS tersebut diambil kesimpulkan masih ada yang tidak beres dalam sistem TVET yang berlangsung selama ini. Link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja layaknya kata pepatah, ‘jauh panggang dari api’!

Kalau mau menggunakan pengertian yang sederhana, produk dari SMK ternyata tidak sesuai dengan permintaan di pasar tenaga kerja. Kalaupun sudah kesesuain antara permintaan dan pasokan, belum tentu juga kualitas lulusan SMK dari sisi keterampilan sudah sesuai dengan tuntuan para pemberi kerja.

Tantangan tersebut menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang kalau berbicara dinamika di dunia usaha dengan Revolusi Industri 4.0-nya. Lulusan SMK harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk berdaptasi dengan perubahan teknologi serta pola dan ritme kerja pada masa mendatang.

Apa yang terjadi dengan pengelolaan SMK tidak bisa dipandang sebagai urusan internal sekolah atau lembaga vokasi semata. Semua stakeholders punya kontribusi atas munculnya data BPS yang menyebut bahwa lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar dari angka pengangguran.

Oleh karena itu, penyelesaiannya juga membutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan sejak dari perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan sistem TVET. Dalam konteks ini, perlu tercipta keselarasan langkah dan berkesinambungan dari setiap stakeholders TVET.

Untuk itu perlu lembaga tingkat tinggi, misalnya komite nasional khusus untuk vokasi yang dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden yang nanti bertindak layaknya dirigen dalam sebuah orkestra untuk menciptakan harmoni dalam sistem TVET sebagai satu kesatuan dengan arah yang jelas dan konsisten.

Lembaga ini juga secara struktural harus melibatkan langsung dunia industri sebagai penanggung jawab dalam pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Tugas menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan industri memang harus diemban secara bersama-sama, baik Pemerintah maupun dunia industri. Bukan seperti yang terjadi saat ini, yang saling melempar tanggung-jawab.

Demikian juga dengan bantuan dari lembaga internasional. Dukungan harus diarahkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Indonesia agar efektif, efisien dan berkesinambungan dalam upaya membentuk sistem yang mampu menghasilkan SDM yang adaptif dengan perkembangan industri yang cepat hingga disruptif.

Dengan begitu, cita-cita luhur bangsa ini dalam Visi Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur bukan sekadar harapan tinggal harapan. Namun, bisa menjadi kenyataan. Semoga….

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar