--> -->

Menag Terbitkan SE, Kegiatan Keagamaan hingga Pesta Pernikahan Kembali Ditiadakan

  Rabu, 16 Juni 2021   Icheiko Ramadhanty
[Ilustrasi] Simulasi pernikahan saat pandemi Covid-19 di HIS Kolgdam Grand Ballroom, Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu (28/6/2020). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

TEBET, AYOJAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah. SE tersebut dikeluarkan Yaqut karena infeksi kasus Covid-19 di beberapa daerah dengan penyebaran mutasinya.

“Saya berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnya,” ujar Yaqut dalam konferensi persnya, Rabu 16 Juni 2021.

SE tersebut, kata Yaqut, sebagai panduan dan upaya untuk pencegahan pengendalian dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di rumah ibadah. Dia menyebut, SE tersebut salah satunya mengatur kegiatan keagamaan di daerah zona merah, dimana untuk sementara ini ditiadakan hingga wilayah tersebut dinyatakan aman dari Covid-19.

Adapun perubahan wilayah zona dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, Yaqut membeberkan bahwa kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya yang diadakan di ruang serba guna dan di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan orange.

“Kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar kesehatan Covid-19 secara ketat,” tegasnya.

Teknis pelaksanaan, Yaqut menyebut sudah diatur melalui SE Menteri Agama Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Tempat Ibadah. Dia juga meminta jajaran di tingkat pusat untuk melakukan pemantauan dari diterbitkannya SE tersebut secara berjenjang.

“Demikian juga kepala kantor wilayah Kementerian Agama di provinsi, kepala Kementerian Agama kabupaten/kota, kepala kantor urusan agama kecamatan, para penyuluh agama, para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, dan pengurus tempat ibadah, juga saya instruksikan untuk melakukan pemantauan” pungkasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar