--> -->

Polisi Ungkap Kasus Pinjaman Online Ilegal, 5 Pelaku Ditangkap

  Jumat, 18 Juni 2021   Fichri Hakiim
Ilustrasi / Pixabay

KEBAYORAN BARU, AYOJAKARTA -- Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana pinjaman online atau pinjol ilegal 'Rp Cepat'. Dalam kasus ini, petugas kepolisian menetapkan 5 tersangka dan 2 orang lainnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Kombes Pol Whisnu Hermawan Febrianto mengatakan, terdapat 2 DPO yang diduga merupakan Warga Negara Asing (WNA). 

Petugas kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melakukan penyelidikan terkait 2 WNA tersebut.

"Ada lima tersangka dan ada dua DPO yang diduga WNA. Kelima tersangka adalah EDP, BT, ACJ, SS, dan MRK. Sementara itu, dua orang WNA yang masuk dalam DPO adalah XW dan GK," ujarnya, Jumat 18 Juni 2021.

Whisnu menjelaskan, "Rp Cepat" merupakan perusahaan pinjaman online ilegal di bawah naungan PT. Southeast Century Asia (SCA) dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Aplikasi Rp Cepat ini tidak ada izinnya. Secara legalitas, perusahaan ini tidak ada izin," jelasnya.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan menuturkan, aplikasi pinjaman online 'Rp Cepat' telah beroperasi selama 4 tahun. Aplikasi ini telah melakukan berbagai kejahatan, seperti penipuan dan tindak pidana pencucian uang.

"Modus penipuan yang dilakukan pinjol ilegal Rp Cepat yaitu menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Namun, ternyata bunga yang dibebankan kepada nasabah sangat besar dan tidak wajar," ujar dia. 

Kemudian, uang pinjaman yang diterima nasabah juga berbeda jauh dengan jumlah yang diajukan.

"Menjanjikan kepada pengguna, ternyata setelah dilakukan tidak sesuai dengan yang dia katakan, sehingga tentu meresahkan masyarakat," kata Ahmad. 

Ahmad juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mengajukan pinjaman secara online, terutama dengan memperhatikan legalitas perusahaan peminjaman uang tersebut. 

"Kepada agar masyarakat memperhatikan legalitas perusahaan peminjam dan tidak termakan dengan iming-iming yang tidak masuk akal," jelasnya. 

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 30 jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 jo Pasal 48 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ancaman pidananya di atas lima tahun penjara. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar